Bengkulu, swara-indonesia.com 24/11/2025– Seruan tegas kembali disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE, terkait maraknya temuan penggunaan BBM bersubsidi oleh sejumlah perusahaan besar di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa bahan bakar subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, bukan untuk kebutuhan operasional industri maupun pertambangan.
Peringatan itu muncul setelah jajaran DPRD Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan bersama tim terkait dugaan penggunaan solar bersubsidi oleh beberapa perusahaan tambang. Dalam temuan lapangan, salah satu armada milik PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk serta kendaraan perusahaan industri lainnya diketahui mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
Teuku menyebut praktik tersebut tidak hanya menyalahi aturan, namun juga merugikan masyarakat. Ia menilai masih ada perusahaan lain yang diduga melakukan tindakan serupa sehingga diperlukan tindakan tegas dan pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak boleh menikmati fasilitas subsidi yang dikhususkan bagi kalangan masyarakat kecil. Bahkan kendaraan mewah pun dilarang menggunakan BBM subsidi, sehingga perusahaan dengan kemampuan finansial besar wajib mengikuti aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikannya pada Senin (24/11/2025).
Lebih jauh, Teuku menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi apabila perusahaan tetap memanfaatkan BBM subsidi. Bentuk sanksi bisa berupa pencabutan izin, penghentian operasi, hingga proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa apabila perusahaan menggunakan BBM industri, pajak yang masuk akan menambah pendapatan daerah dan mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Bengkulu semestinya mampu berkontribusi secara profesional. Penggunaan BBM non-subsidi dinilai tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemerataan pembangunan.
Teuku juga menekankan perlunya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah. Ia berharap dunia industri dapat menjalankan bisnis secara tertib, transparan, dan tidak mengambil keuntungan dari fasilitas yang seharusnya dinikmati masyarakat menengah ke bawah. Kepatuhan perusahaan diyakini mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah penetapan APBD Provinsi Bengkulu selesai, DPRD memastikan akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan industri. Langkah ini diprioritaskan untuk mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
Ia menambahkan bahwa peningkatan pengawasan tidak hanya difokuskan pada sektor pertambangan, tetapi juga industri lain yang berpotensi melakukan penyalahgunaan. Tindakan ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih disiplin.
Dengan pengawasan yang semakin intensif, Teuku optimistis PAD Bengkulu dapat mengalami peningkatan signifikan. Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga agar praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak lagi terjadi demi kemajuan pembangunan daerah.
Redaksi/Dedy Koboy
