Kader desa diduga dipecat sepihak dan honor tertunda, Warga desa Bakal Dalam minta APH bertindak

Seluma, swara-indonesia.com 08/07/2026 – Polemik dugaan pemecatan kader desa dan keterlambatan pembayaran honorarium di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga menilai kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) memberikan kepastian hukum atas berbagai persoalan yang terjadi di desa tersebut.

Berdasarkan keterangan salah seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, honor kader desa disebut kerap mengalami keterlambatan. Bahkan, menurutnya, selama kurang lebih tiga tahun terakhir, setiap kali dana honor masuk ke rekening desa, pencairannya tidak langsung diterima para kader.

“Setiap gaji masuk, paling lama dua hari sudah diambil kepala desa. Ketika kami menanyakan kapan honor dibayarkan, jawabannya selalu diminta menunggu dengan berbagai alasan. Pernah juga disampaikan harus menjual ruko terlebih dahulu. Setiap mau menerima gaji, kami harus melakukan protes terlebih dahulu,” ungkap narasumber.

Ia juga mengaku, setiap kali proses pembayaran honor dilakukan, selalu ada kader yang diberhentikan. Dari total 13 kader yang ada, disebutkan sebanyak tiga orang telah diberhentikan. Honor yang diterima masing-masing kader sebesar Rp200.000 per bulan.

Tidak hanya kader desa, narasumber juga menduga keterlambatan pembayaran honor dialami oleh tenaga lainnya, seperti guru PAUD, guru mengaji, serta anggota Linmas.

Persoalan lain juga mencuat terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah seorang kader yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara BUMDes dikabarkan mengundurkan diri karena mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan.

Menurut narasumber, bendahara tersebut hanya tercatat secara administratif, namun tidak mengetahui besaran dana yang dicairkan, jumlah maupun bentuk pencairan dana BUMDes. Bahkan, ia disebut tidak mengetahui proses pembelian ternak sapi, jumlah yang dibeli, nilai anggaran yang digunakan, hingga hasil penjualan ternak tersebut.

Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan bahwa kepala desa sebelumnya pernah dilaporkan oleh salah satu lembaga kepada Inspektorat dan aparat penegak hukum di Kabupaten Seluma terkait dugaan permasalahan pembangunan jembatan. Namun hingga saat ini, menurut warga, belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, Inspektorat, serta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas berbagai persoalan yang berkembang agar tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan.

Menanggapi informasi yang berkembang, BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) turut angkat bicara. BPAN menilai seluruh dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

BPAN meminta Inspektorat Kabupaten Seluma melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Bakal Dalam, termasuk pembayaran honor perangkat dan kader desa, pengelolaan BUMDes, serta menelusuri perkembangan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada APH. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun penyalahgunaan kewenangan, BPAN mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait berbagai informasi yang disampaikan narasumber, Kepala Desa Bakal Dalam memberikan tanggapan singkat.

“Walaikumsalam. Yang saya harus jawab apa? Itu kan sudah dibuat pemberitaan, berarti kalian memang pembuatan berita sepihak, bukan klarifikasi. Seharusnya sebelum dibuat dikroscek dulu kebenarannya,” tulis Kepala Desa Bakal Dalam melalui pesan WhatsApp.

Menanggapi hal tersebut, redaksi menjelaskan bahwa upaya konfirmasi dilakukan sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan (cover both sides) dalam kerja jurnalistik serta untuk memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan. Redaksi tetap membuka kesempatan kepada Kepala Desa Bakal Dalam untuk memberikan klarifikasi secara lengkap beserta data pendukung agar dapat dimuat dalam pemberitaan lanjutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila nantinya Kepala Desa memberikan klarifikasi yang lebih lengkap, berita ini dapat diperbarui dengan memuat penjelasannya secara utuh sebagai bagian dari hak jawab.

Seorang Siswi SMK di kecamatan Napal Putih diduga Menjadi korban Pencabulan oknum kepala Desa

Bengkulu Utara, swara-indonesia.com 8 Juni 2026 – Sangat miris dugaan perlakuan bejad tindak pidana asusila seseorang oknum kepala desa teluk anggung  kecamatan napal putih kabupaten Bengkulu Utara jadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat desa kecamatan napal putih.yang seharusnya memberikan cermin baik kepada generasi muda malah menodai dengan memberikan contoh etika moral yang tidak senonoh mencabuli anak dibawah umur.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat desa sekitar beberapa Minggu lalu telah terjadi penggerebekan disalah satu perkebunan sawit yang terletak dilokasi belakang kantor kecamatan napal putih, sangat memperihatinkan seseorang perempuan inisial (D) yang kedapatan bersama kades teluk anggung merupakan salah satu siswa SMKN kecamatan napal putih yang berdomisili di desa air tenang.Minggu(7/6).

Perbuatan asusila tersebut diketahui warga sekitar,pada saat penggerebekan kedua belah pihak tidak ada yang mengakui perbuatannya.sehingga beberapa hari setelah kejadian barulah adanya pengakuan dari pihak keluarga perempuan yang meminta pertanggungjawaban Muhammad Nur Wahit S.M, yang telah menodai kesucian (D) bersetatus anak dibawah umur.

Mendapatkan informasi tersebut tim awak media mencoba mengonfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Camat Napal Putih, Budi Syahroni, S.KM, M.Si, yang membenarkan adanya isu berkembang perbuatan cabul oknum kades teluk anggung ditengah masyarakat sekitar.
“Iya benar berdasarkan informasi isu yang berkembang ditengah masyarakat telah terjadi penggrebekan oknum kades teluk anggung bersama wanita bersetatus pelajar SMKN.korban merupakan salah seorang warga desa air tenang.kami juga dari pihak kecamatan masih mendalami informasi tersebut yg telah terjadi beberapa Minggu lalu dan baru mencuat akhir akhir ini.”jelasnya”

Lebih lanjut Bapak Budi Syahroni menyampaikan”Pihak kecamatan Telah memanggil kepala desa air tenang untuk meminta informasi/konferensi yang mana berdasarkan informasi telah terjadi adanya pertemuan kedua belah pihak dalam mencari penyelesaian masalah secara adat di kediaman kepala desa air tenang.”Tutup PLT Camat napal putih ”

Lebih ironisnya Muhammad Nur Wahit S.M, yang menjabat sebagai kepala desa Teluk anggung,berapa waktu lalu juga perna diisukan terlibat hubungan asmara bersama istri orang lain sampai terjadinya perdamaian secara kekeluargaan.perbuatan nyeleneh yang dilakukan oknum kades teluk anggung sangat tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Saat di Konfirmasi oleh awak media melalui pesan wattshap kepada desa teluk anggung memilih bungkam tidak memberikan tanggapan apa pun

Akibat perbuatanya oknum kades teluk anggung dapat dijerat tentang tindak pidana pencabulan anak dibawa umur Pasal 281 s.d. 296 KUHP atau Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023 tentang tindak pidana asusila(pencabulan)
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun penjara”

Redaksi/Hendri

Perangkat Desa Dilarang Rangkap Jabatan sebagai Karyawan Program Pemerintah, Termasuk MBG

Jakarta, Swara-indonesia.com 14/05/2026— Pemerintah menegaskan bahwa perangkat desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai karyawan dalam program pemerintah, termasuk MBG. Penegasan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur posisi, tugas, dan tanggung jawab perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa.

Larangan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 51 Ayat (1), yang menegaskan bahwa perangkat desa dilarang merangkap jabatan tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Aturan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa wajib bekerja penuh waktu dan tidak diperkenankan merangkap pekerjaan lain yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan desa.

Program MBG sebagai bagian dari program pemerintah memiliki struktur kerja serta tanggung jawab tersendiri. Keterlibatan perangkat desa sebagai karyawan dalam program tersebut dinilai dapat memicu benturan kepentingan, terutama apabila berkaitan dengan administrasi maupun pengelolaan anggaran desa.

Selain itu, perangkat desa diketahui telah menerima penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tersebut agar perangkat desa dapat fokus menjalankan roda pemerintahan desa secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Praktik rangkap jabatan dinilai berpotensi memunculkan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bersama aparat pengawas diminta aktif melakukan pembinaan dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran aturan di tingkat desa.

Pemerintah menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci dalam menjaga integritas pemerintahan desa. Larangan rangkap jabatan tersebut ditegaskan bukan untuk membatasi ruang gerak perangkat desa, melainkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa tetap bersih, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Redaksi/Dedy koboy

Gebrakan baru kopi Bumi Merah Putih: Yosia yodan resmi pimpin ASKI Bengkulu targetkan pasar global

swara-indonesia.com, Bengkulu – Industri kopi di Provinsi Bengkulu resmi memasuki babak baru setelah jajaran pengurus Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI) Provinsi Bengkulu periode terbaru resmi dilantik. Bertempat di Ballroom Hotel Two K Azana Style Bengkulu, Rabu (29/4), Yosia Yodan secara sah dikukuhkan sebagai Ketua Umum ASKI Bengkulu. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya langkah strategis untuk memperkuat posisi Bengkulu sebagai salah satu lumbung kopi unggulan di Indonesia yang berdaya saing global.

Pelantikan dilakukan langsung oleh jajaran pengurus pusat ASKI, dihadiri oleh Ketua Umum Pusat Irsan, Sekretaris Jenderal Muh. Dwiki Cahyadi, serta Wakil Ketua Umum Halim Ritonga. Yosia Yodan dalam menjalankan amanah ini didampingi oleh Fernando Sijabat selaku Sekretaris Umum dan Muhamad Zaki sebagai Bendahara Umum. Kehadiran tokoh-tokoh pusat ini menegaskan bahwa Bengkulu memiliki posisi vital dalam peta industri kopi nasional, mengingat kualitas dan volume produksi kopi daerah ini yang terus menunjukkan tren positif.

Ketua Umum ASKI Bengkulu, Yosia Yodan, menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan kopi lokal agar memiliki identitas dan karakter yang kuat di mata dunia. Fokus utama kepengurusan ini adalah memastikan potensi besar kopi Bengkulu tidak hanya berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi mampu menembus pasar internasional melalui ekosistem yang berkelanjutan. “ASKI Bengkulu akan menjadi wadah kolaborasi antara petani, pelaku usaha, hingga pemangku kebijakan untuk menciptakan nilai tambah bagi industri kopi kita,” Yosia Yodan ungkap.

Penguatan branding dan pembukaan akses pasar yang lebih luas juga menjadi agenda prioritas dalam masa kepemimpinan Yosia. Ia menyadari bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas produksi dari hulu ke hilir agar sesuai dengan standar pasar global tanpa meninggalkan kearifan lokal. “Tugas kita bersama adalah memastikan kopi Bengkulu naik kelas. Kita fokus pada peningkatan mutu dan memastikan produk petani kita bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional,” Yosia Yodan ungkap.

Acara ini turut dihadiri oleh deretan tokoh nasional dan daerah, termasuk Anggota DPR RI Komisi XII sekaligus Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo. Selain itu, hadir pula Staf Khusus Menteri Investasi Sona Maesana, Wakil Walikota Jambi Diza Hazra Aljhosa, serta Ketua Umum BPD HIPMI Jambi Fadhillah Hasrul. Kehadiran para tokoh lintas sektor ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara asosiasi profesi, legislatif, dan pemerintah dalam mendukung hilirisasi produk pertanian di Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, M. Ikhwan, turut mengapresiasi terbentuknya kepengurusan ASKI yang baru. Pemerintah berharap ASKI mampu menjadi mitra strategis dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui sektor perkebunan kopi. Dukungan dari instansi terkait diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha kopi dalam mendapatkan izin serta sertifikasi yang dibutuhkan untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri.

Sebagai penutup, Ketua Umum Pusat ASKI, Irsan, memberikan arahan agar kepengurusan baru ini segera bergerak cepat menjadi motor penggerak industri kopi daerah. Momentum pelantikan ini diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan titik start bagi kebangkitan kopi Bengkulu yang lebih profesional dan mandiri secara ekonomi. Dengan semangat kolaborasi yang terbangun, sektor kopi Bengkulu optimis akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menyejahterakan para petani kopi di merah putih.

Walikota Bengkulu ikuti program pemantapan pimpinan daerah di universitas terkemuka Singapura

BENGKULU, swara-indonesia.com 04/11/2025 – Sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Bengkulu ketika Walikota Dr. Dedy Wahyudi menjadi salah satu dari 25 kepala daerah se-Indonesia yang dipercaya Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS) — salah satu lembaga pendidikan kebijakan publik paling bergengsi di Asia.

Program ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemimpin daerah untuk mempelajari langsung praktik tata kelola pemerintahan yang efisien dan berorientasi pelayanan publik, sebagaimana yang telah diterapkan di Singapura. Sebelum berangkat, Dedy bersama para kepala daerah lainnya terlebih dahulu menerima pembekalan dari berbagai tokoh nasional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), antara lain Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, Prof. Purnomo Yusgiantoro, dan Prof. Jimly Asshiddiqie. Pembekalan ini menjadi landasan penting untuk memperluas wawasan global para peserta agar relevan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Walikota Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa materi utama dalam program tersebut mencakup smart city, pelayanan publik, dan manajemen pemerintahan — tiga pilar yang selama ini menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu. Ia menegaskan, seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan transportasi selama program ditanggung penuh oleh pihak penyelenggara, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Partisipasi kepala daerah dalam forum internasional semacam ini dipandang sebagai investasi sumber daya manusia berkelas global, yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan memperluas jejaring kerja sama lintas negara. Dedy berharap, pengalaman yang diperoleh di Singapura dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat terwujudnya Bengkulu sebagai kota yang maju, berkarakter, dan sejahtera.

Dengan semangat pembelajaran lintas negara, keikutsertaan Walikota Bengkulu dalam program KPPD ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan inovasi dan perubahan nyata di tingkat daerah. Harapannya, sepulang dari Negeri Singa, Dedy Wahyudi tidak hanya membawa sertifikat penghargaan, tetapi juga membawa pulang gagasan dan visi baru bagi kemajuan Kota Bengkulu di masa depan.

Redaksi/Dedy Koboy