Dandim 0408/BS Klarifikasi Polemik KDKMP Tanjung Agung, Izin Pinjam Pakai Diklaim Terbit, Status Aset Pemkab Kaur dan Dugaan Penebangan Pohon Ru Jadi Sorotan

KAUR , Swara-Indonesia.com 02/11/2026 — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri. Di tengah klaim adanya persetujuan pinjam pakai lahan dari Pemerintah Kabupaten Kaur, muncul perbedaan keterangan dengan kepala desa serta pertanyaan mengenai status aset, dugaan penebangan pohon ru, dan penggunaan material pembangunan.

Persoalan tersebut sebelumnya mendapat klarifikasi dari Kolonel Inf. Aswin Suladi, yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Dandim 0408/BS. Dalam keterangannya, Aswin menyatakan bahwa pembangunan KDKMP telah melalui musyawarah desa dan mendapatkan persetujuan penggunaan lahan melalui mekanisme pinjam pakai aset pemerintah daerah.
Menurut Aswin, penentuan lokasi diawali dengan musyawarah di tingkat desa sebelum diajukan kepada Pemkab Kaur. Ia menyebut pemerintah daerah telah menyetujui pinjam pakai lahan untuk 43 titik pembangunan KDKMP, termasuk lokasi di Desa Tanjung Agung.
Persetujuan tersebut, menurutnya, ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang. Aswin juga mengaku memiliki dokumen pendukung, mulai dari undangan musyawarah desa, berita acara penetapan lokasi, dokumentasi survei, kesepakatan desa, hingga surat persetujuan pinjam pakai lahan.
Saat memberikan klarifikasi, Aswin menyebut progres pembangunan KDKMP Tanjung Agung telah mencapai sekitar 60–70 persen. Pekerjaan struktur bagian bawah, termasuk pemasangan batu dan dinding, dikatakan telah selesai, sedangkan pengerjaan atap dan tahap penyelesaian masih berlangsung.
Secara keseluruhan, dari 144 titik pembangunan KDKMP yang disebutkan Aswin, sebanyak 113 titik telah selesai dan 31 titik lainnya masih dalam pengerjaan.
Ia turut mengakui adanya miskomunikasi dengan kepala desa terkait pembangunan tersebut. Persoalan itu, menurutnya, akan diselesaikan melalui koordinasi.
Perbedaan Keterangan Kades dan Dandim Jadi Sorotan
Klaim tersebut berbanding berbeda dengan pernyataan Kepala Desa Tanjung Agung sebelumnya. Kades menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan KDKMP di lokasi tersebut.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses musyawarah, penetapan lokasi, serta pihak yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan penggunaan lahan.
Sorotan semakin menguat setelah Swara Bengkulu memperoleh dokumen berupa lampiran persetujuan pinjam pakai lahan atau aset milik Pemerintah Kabupaten Kaur tertanggal 5 Januari 2026.
Dalam dokumen pada daftar Kecamatan Maje, lokasi Desa Tanjung Agung tercantum dengan objek lahan “Danau Kembar (Tanah Sepadan Pantai)”. Namun, pada kolom pengguna barang terdapat keterangan “Belum Tercatat sebagai Aset Pemda”.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar terkait status lahan yang digunakan untuk pembangunan KDKMP.
Jika objek tanah belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah, apa dasar administrasi dan kewenangan yang digunakan dalam penerbitan persetujuan pinjam pakai tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Meski demikian, keterangan dalam lampiran tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persetujuan pinjam pakai tidak sah. Diperlukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, termasuk status penguasaan tanah, dasar hukum, dan kewenangan pihak yang menerbitkan persetujuan.
Dugaan Penebangan Pohon Ru dan Material Pasir Pantai
Persoalan pembangunan KDKMP Tanjung Agung tidak hanya berkaitan dengan administrasi penggunaan lahan. Sebelumnya, pembangunan tersebut juga menjadi sorotan atas dugaan penebangan puluhan pohon ru di sekitar lokasi.
Keberadaan kayu hasil penebangan memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari jumlah pohon yang ditebang, pihak yang melakukan penebangan, hingga ada atau tidaknya izin maupun persetujuan dari instansi berwenang.
Selain itu, terdapat dugaan penggunaan pasir pantai sebagai material pembangunan. Asal-usul material tersebut serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku perlu ditelusuri lebih lanjut.
Lokasi pembangunan yang disebut berada sekitar 50 meter dari garis pantai juga menjadi perhatian. Untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan sempadan pantai, diperlukan pengukuran resmi, penentuan garis pantai sebagai acuan, serta pemeriksaan terhadap aturan tata ruang dan perlindungan kawasan pesisir.
Dengan demikian, klarifikasi mengenai persetujuan pinjam pakai lahan belum otomatis menjawab persoalan dugaan penebangan pohon ru, penggunaan pasir pantai, maupun kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan kawasan pesisir.
Pemkab Kaur Diminta Membuka Dokumen dan Menjelaskan Status Lahan
Sejumlah persoalan yang muncul dalam pembangunan KDKMP Tanjung Agung membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan memberikan keterangan mengenai status tanah, dokumen persetujuan pinjam pakai, serta mekanisme administrasi yang digunakan. Pemerintah desa dan pelaksana pembangunan juga perlu menjelaskan perbedaan pernyataan terkait izin pembangunan di lokasi tersebut.
Instansi berwenang turut diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penebangan pohon ru, sumber material pasir pantai, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan perlindungan kawasan pesisir.
Klarifikasi Kolonel Inf. Aswin Suladi saat menjabat Pgs. Dandim 0408/BS menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, klaim tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen administrasi dan keterangan pihak lainnya agar persoalan dapat dipahami secara menyeluruh.
Pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat program KDKMP yang menjadi bagian dari pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar program tersebut terlaksana sesuai ketentuan hukum, administrasi, dan tata kelola yang berlaku.
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, sejumlah pertanyaan mengenai status lahan, proses perizinan, dan dugaan aktivitas di kawasan pesisir masih menunggu penjelasan resmi.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(Tim Investigasi/Redaksi)

Dugaan Ketidaksesuaian Realisasi Dana Desa Sungai Grong Disorot, Pembangunan SPAL Diminta Diaudit

LEBONG, Swara-Indonesia.com 02/11/2026— Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026 di Desa Sungai Grong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, mulai menjadi perhatian. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) memunculkan desakan agar pemerintah terkait melakukan peninjauan ulang dan pemeriksaan secara menyeluruh.
Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. Namun, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Grong, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi dan pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut tercatat memiliki volume 92 meter dengan anggaran sebesar Rp76.235.000.
Persoalan muncul setelah kondisi pekerjaan di lapangan disebut memperlihatkan dua jenis kegiatan, yakni pembangunan plat deker dan saluran pembuangan air limbah, yang tercantum dalam satu papan informasi kegiatan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai rincian volume pekerjaan, perhitungan anggaran, serta transparansi penggunaan dana. Terlebih, apabila dua pekerjaan berbeda digabungkan dalam satu informasi kegiatan, masyarakat dinilai perlu memperoleh penjelasan mengenai pembagian volume dan biaya masing-masing pekerjaan.
Sejumlah dugaan pun mengemuka, mulai dari kemungkinan ketidaksesuaian volume, harga satuan material, hingga pelaksanaan pekerjaan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Selain persoalan anggaran dan volume, fungsi bangunan SPAL juga menjadi perhatian. Pekerjaan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal kegiatan.
Meski demikian, dugaan adanya mark-up maupun penyimpangan anggaran tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh pihak berwenang.
Warga Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Salah seorang warga berinisial NC menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan SPAL perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
“Pelaksanaan realisasi Dana Desa, khususnya pembangunan saluran pembuangan air limbah, penting dilakukan peninjauan ulang dan pemeriksaan secara detail. Kami melihat adanya indikasi ketidaksesuaian, baik dari volume pekerjaan, pembelian material, maupun sistem pelaksanaannya,” ungkap NC saat diwawancarai.
Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Ia berharap pemerintah desa sebagai pengguna anggaran dapat menjalankan pembangunan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Pjs Kepala Desa Berikan Penjelasan
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sungai Grong, yang dikenal dengan sapaan Pak Bela, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Arga Makmur.
Terkait dua pekerjaan yang menjadi perhatian, ia menyampaikan bahwa keduanya tergabung dalam satu papan merek kegiatan.
“Saya masih di Arga Makmur, untuk dua kegiatan tergabung pada satu papan merek,” ujarnya.
Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan pekerjaan dan anggaran, yang bersangkutan menyampaikan bahwa daya baterai telepon selulernya hampir habis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah desa terkait dugaan ketidaksesuaian volume, rincian anggaran, maupun kondisi fisik pembangunan SPAL tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Pemerintah Desa Sungai Grong maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Diperlukan peninjauan lapangan, pemeriksaan dokumen perencanaan, serta evaluasi terhadap realisasi anggaran untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Red/DdKoboy

Polemik Iuran KIP Kuliah STIA Bengkulu Berlanjut, Kampus Kembalikan Dana kepada 224 Mahasiswa

BENGKULU, swara-indonesia.com 21/10/206 – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu mengembalikan dana iuran kepada mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah setelah polemik pungutan tersebut mendapat perhatian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 224 dari total 330 mahasiswa penerima KIP Kuliah dilaporkan telah menerima pengembalian dana.

Ketua STIA Bengkulu, Gustini, S.E., menyampaikan bahwa proses pengembalian dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi LLDikti Wilayah II dan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu. Pihak kampus juga melakukan evaluasi internal untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Gustini, tim LLDikti Wilayah II telah melakukan pemeriksaan langsung di STIA Bengkulu pada 7–8 Oktober 2026. Setelah menerima rekomendasi agar dana yang dihimpun dari mahasiswa penerima KIP Kuliah dikembalikan, kampus melakukan pendataan dan verifikasi sebelum memulai proses pengembalian pada 14 Oktober 2026.

“Setelah tim LLDikti melakukan pemeriksaan, kami menerima rekomendasi untuk mengembalikan uang mahasiswa. Rekomendasi tersebut langsung kami tindak lanjuti,” ujar Gustini.

Ia menjelaskan, nominal pengembalian tidak sama untuk setiap mahasiswa karena disesuaikan dengan jumlah iuran yang sebelumnya benar-benar dibayarkan. Berdasarkan pendataan kampus, terdapat mahasiswa yang membayar penuh, membayar sebagian, maupun tidak melakukan pembayaran.

Pengembalian dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing mahasiswa setelah data pembayaran dinyatakan sesuai hasil verifikasi.

Untuk mahasiswa yang merasa telah menyetorkan iuran tetapi belum menerima pengembalian, pihak kampus memberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2026 untuk menyampaikan bukti pembayaran. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan lanjutan.

“Kami tunggu sampai 31 Oktober 2026. Silakan melampirkan bukti setoran agar dapat kami verifikasi,” katanya.

Kampus Ambil Tanggung Jawab Pengembalian

Gustini mengungkapkan, iuran yang menjadi polemik sebelumnya dihimpun melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIA Bengkulu untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Sebagian dana tersebut, menurutnya, telah digunakan untuk berbagai kegiatan mahasiswa.

Meski penghimpunan dilakukan melalui organisasi mahasiswa, pihak STIA memutuskan mengambil tanggung jawab atas pengembalian dana yang telah disetorkan oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi LLDikti sekaligus upaya memperbaiki tata kelola penghimpunan dana di lingkungan kampus, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

Bantah Ada Instruksi Mempersulit Skripsi

Dalam keterangannya, Gustini turut menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan ancaman terhadap mahasiswa yang tidak membayar iuran, termasuk tudingan bahwa proses penyelesaian skripsi dapat dipersulit.

Ia membantah adanya kebijakan maupun instruksi dari pihak kampus kepada dosen untuk menghambat penyelesaian skripsi mahasiswa akibat persoalan pembayaran iuran.

“Tidak ada ancaman dari dosen kepada mahasiswa bahwa skripsinya akan dipersulit apabila tidak membayar uang iuran. Kalau memang ada mahasiswa yang mempunyai bukti terkait hal tersebut, silakan dilaporkan kepada Senat STIA Bengkulu agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Gustini menegaskan bahwa persoalan iuran tidak seharusnya dikaitkan dengan proses akademik mahasiswa. Ia meminta mahasiswa yang merasa mengalami tekanan atau ancaman agar menyampaikan laporan resmi disertai bukti sehingga dapat diperiksa secara objektif.

Wakil Ketua III Diberhentikan dari Jabatan

Selain pengembalian dana, STIA Bengkulu juga melakukan langkah evaluasi internal menyusul rekomendasi Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu. Gustini menyebut salah satu tindakan yang telah dilakukan adalah pemberhentian Wakil Ketua III STIA Bengkulu dari jabatannya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut organisasi atas persoalan yang terjadi. Dengan demikian, penanganan polemik tidak hanya diarahkan pada penyelesaian pengembalian dana mahasiswa, tetapi juga evaluasi terhadap tata kelola internal kampus.

Pihak STIA Bengkulu menyatakan persoalan tersebut menjadi bahan pembenahan, terutama dalam pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa dan mekanisme penghimpunan dana. Kampus berharap perbaikan tersebut dapat meningkatkan transparansi serta mencegah persoalan serupa terulang.

Sementara itu, proses pengembalian dana masih berlangsung bagi mahasiswa yang belum menerima haknya. Verifikasi bukti pembayaran hingga 31 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan yang disiapkan kampus untuk menuntaskan pengembalian tersebut.

Red/DedyKoboy

Danrem 041/Gamas Perkuat Sinergi dengan Media, Dorong Informasi Akurat dan Berimbang

BENGKULU, swara-indonesia.com 20/10/2026 – Komandan Korem (Danrem) 041/Garuda Emas (Gamas), Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, S.E., M.Han., mengajak insan pers di Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat kerja sama dengan TNI dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Jatmiko saat menggelar kegiatan Coffee Morning bersama awak media di Gazebo Lapangan Korem 041/Gamas, Senin (19/10/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai itu menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jajaran TNI dan media.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem didampingi Kasi Intel Korem 041/Gamas Budiman, Kasrem Edison Sinabutar, serta Kasi Pers Yudi Triawan.

Jatmiko mengatakan, media mempunyai peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan TNI, perkembangan situasi wilayah, hingga persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara insan pers dan jajaran Korem dinilai penting agar informasi dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Ia juga menegaskan bahwa Korem 041/Gamas terbuka terhadap laporan, masukan, maupun kritik yang disampaikan awak media. Setiap informasi yang diterima akan ditelusuri melalui proses pengecekan, klarifikasi, dan koordinasi dengan satuan maupun instansi terkait.

Menurutnya, keterbukaan komunikasi tersebut diperlukan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi secara tepat.

Selain memperkuat hubungan kelembagaan, Danrem mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pemberitaan di tengah pesatnya perkembangan media digital. Ia meminta awak media tetap mengedepankan verifikasi fakta dan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum menyebarluaskan informasi.

Jatmiko menilai, kecepatan penyampaian berita harus diimbangi dengan ketelitian agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru atau tidak utuh. Ia pun menegaskan bahwa TNI tidak menutup diri terhadap kritik maupun pemberitaan mengenai kekurangan yang terjadi di lapangan.

Paparkan Perkembangan Koperasi Merah Putih

Dalam pertemuan tersebut, Danrem turut menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, pembangunan dan kesiapan operasional koperasi terus dipantau melalui proses verifikasi dan validasi bersama kementerian serta instansi terkait.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap lokasi memenuhi persyaratan, mulai dari kesiapan bangunan, ketersediaan listrik dan air, hingga kelengkapan sarana serta prasarana pendukung sebelum koperasi mulai beroperasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Danrem, sebanyak 565 titik di Provinsi Bengkulu telah mencapai progres penyelesaian 100 persen. Sementara itu, sebanyak 81 titik tahap pertama di Kabupaten Bengkulu Utara juga dilaporkan telah selesai seluruhnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyelesaian pembangunan harus tetap diikuti pemeriksaan dan validasi agar fasilitas yang tersedia benar-benar memenuhi ketentuan operasional.

Dalam hal ini, Danrem berharap media turut berperan menyampaikan perkembangan program secara objektif kepada masyarakat, termasuk apabila terdapat kendala yang membutuhkan koordinasi dan penanganan lebih lanjut.

Dorong Kolaborasi untuk Kepentingan Publik

Jatmiko menegaskan, hubungan baik antara TNI dan insan pers tidak hanya bertujuan memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga mendukung kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi yang terbuka dan kredibel.

Ia mengajak para jurnalis untuk tidak ragu menjalin komunikasi dengan Korem 041/Gamas maupun jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di kabupaten dan kota apabila menemukan persoalan yang memerlukan perhatian TNI.

Melalui kegiatan Coffee Morning tersebut, Korem 041/Gamas berharap sinergi dengan media di Bengkulu semakin solid. Dengan komunikasi yang berkelanjutan dan profesional, berbagai informasi serta persoalan di lapangan diharapkan dapat ditangani secara lebih responsif, sekaligus mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman dan kondusif.

Red/DedyKoboy

Kasus VCS Oknum ASN Bengkulu Tengah Berlanjut, Suami Minta Persoalan Ditindaklanjuti

BENGKULU TENGAH, swara-indonesia.com 15/10/2026 — Persoalan dugaan video call seksual (VCS) yang menyeret seorang oknum ASN di lingkungan SMPN 21 Bengkulu Tengah kembali menjadi perhatian. Setelah sebelumnya pihak Dinas Pendidikan memberikan keterangan terkait hasil klarifikasi, kini suami dari oknum ASN tersebut turut menyampaikan pengakuannya mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Dalam keterangannya, sang suami mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bukan kali pertama diketahuinya. Ia menyebut hubungan istrinya dengan pria yang dimaksud telah berlangsung sekitar 1,5 tahun. Menurut pengakuannya, persoalan serupa sudah beberapa kali terungkap hingga akhirnya menjadi masalah serius dalam rumah tangga mereka.

Ia juga menyatakan bahwa sebelumnya kedua pihak telah menandatangani surat perjanjian agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Namun, menurutnya, adanya surat perjanjian tersebut belum menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Tak hanya itu, sang suami mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Bengkulu Tengah. Ia berharap laporan itu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, terutama karena pihak yang bersangkutan merupakan aparatur yang bekerja di lingkungan pendidikan.

Persoalkan Pengakuan Merasa Terhipnotis

Sorotan lain muncul terkait pengakuan oknum ASN tersebut yang sebelumnya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa dirinya merasa seperti tidak sadar atau terhipnotis saat melakukan video call.

Sang suami secara tegas mempertanyakan pengakuan tersebut. Ia menilai, apabila hubungan itu telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun dan kejadian serupa telah beberapa kali diketahui, alasan merasa terhipnotis perlu dijelaskan lebih lanjut.

Menurutnya, rentang waktu hubungan yang disebut telah berlangsung lama tersebut tidak sejalan dengan gambaran bahwa kejadian itu hanya berlangsung tanpa kesadaran.

Perbedaan keterangan antara suami dan oknum ASN tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun mengurangi kepercayaan terhadap proses klarifikasi yang telah dilakukan.

Meski demikian, bantahan sang suami merupakan keterangan dari salah satu pihak. Untuk memastikan duduk perkara, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari oknum ASN yang bersangkutan dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Disdik Telah Melakukan Pemeriksaan

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah menyatakan telah memanggil oknum ASN tersebut beserta kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Proses klarifikasi turut melibatkan Sekretaris Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta Kasubbag Kepegawaian.

Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa oknum tersebut mengakui pernah melakukan video call, tetapi menyatakan tidak sampai bertemu secara langsung dengan pria yang dimaksud. Keterangan itu telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dinas Pendidikan juga menyampaikan rencana pembinaan, penarikan sementara yang bersangkutan ke kantor dinas, serta pembebastugasan dari tempat kerja saat ini. Selain itu, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Dengan adanya keterangan baru dari suami, publik kini menanti apakah informasi mengenai dugaan kejadian berulang dan surat perjanjian sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan lanjutan.

Bupati Diminta Pastikan Penanganan Berjalan

Media akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk tindak lanjut laporan kepada Bupati Bengkulu Tengah serta langkah yang akan diambil Dinas Pendidikan dan BKPSDM.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan memastikan setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik ASN diperiksa secara objektif dan transparan. Jika terbukti terdapat pelanggaran, sanksi harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian apabila memenuhi persyaratan hukum.

Ketegasan dalam menegakkan aturan dinilai penting untuk menjaga integritas aparatur dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sebab, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan tidak hanya dituntut menjalankan tugas profesional, tetapi juga menaati ketentuan kedinasan yang berlaku.

Hingga kini, perkembangan penanganan kasus tersebut masih dinantikan. Media akan terus mengawal prosesnya agar setiap keterangan, hasil pemeriksaan, dan keputusan yang diambil dapat diketahui publik secara proporsional.

Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi oknum ASN yang bersangkutan, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah guna menjamin keberimbangan pemberitaan.

Red/DdKoboy

Stempel Toko Bangunan Dipakai untuk SPJ Fiktif, Diduga Kades Kaur Jadi Ajang Pemerasan Persoalan Berujung “Damai”

KAUR, swara-indonesia.com 7/10/2026— Dugaan penggunaan stempel toko bangunan SL untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga fiktif di Kabupaten Kaur mulai mengarah pada persoalan yang lebih luas. Bukan hanya pihak yang menggunakan stempel yang menjadi sorotan, tetapi juga pihak toko bangunan SL yang stempelnya diduga digunakan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan tersebut bermula ketika stempel toko bangunan SL berada di tangan Kepala Desa Tuguk. Dalam perkembangannya, stempel tersebut diduga digunakan berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban sejumlah kegiatan desa.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana stempel toko SL bisa berada di tangan pihak lain dan untuk kepentingan apa penggunaannya? Sebab, pihak toko bangunan disebut mengaku tidak mengetahui bahwa stempel tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi SPJ yang diduga tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dari informasi yang berkembang, toko bangunan SL sebelumnya disebut memiliki komunikasi atau penawaran dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Kaur. Namun, dugaan penggunaan stempel untuk kepentingan SPJ disebut berada di luar pengetahuan pihak toko.

Pihak Toko Mengaku Dirugikan, Tetapi Berujung Penyelesaian

Persoalan semakin menarik perhatian ketika pihak toko bangunan SL disebut mengetahui adanya dugaan penggunaan stempel tersebut untuk dokumen SPJ.

Pihak toko disebut merasa dirugikan dan sempat menyatakan akan menempuh jalur hukum. Sikap tersebut menimbulkan dugaan bahwa persoalan penggunaan identitas usaha mereka bukan perkara sepele.

Namun, di tengah rencana tersebut, muncul upaya penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang berkaitan.

Di sinilah muncul pertanyaan investigatif berikutnya: apa yang sebenarnya menjadi dasar hingga persoalan yang semula disebut merugikan pihak toko kemudian berakhir melalui penyelesaian secara damai?

Narasumber menyebut persoalan tersebut bahkan melibatkan sekitar lima hingga enam kepala desa yang disebut telah menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai.

Kondisi tersebut tentu perlu diperjelas. Apakah penggunaan stempel memang terjadi tanpa sepengetahuan toko? Jika benar, mengapa persoalan tersebut tidak langsung diproses melalui jalur hukum sebagaimana rencana awal? Dan apakah seluruh pihak yang disebut telah memberikan penjelasan mengenai penggunaan stempel tersebut?

Toko Bangunan SL Juga Perlu Memberikan Klarifikasi

Jika pihak toko SL benar-benar tidak mengetahui penggunaan stempel untuk SPJ yang diduga fiktif, maka toko juga memiliki kepentingan untuk menjelaskan bagaimana stempel tersebut bisa berada di luar penguasaan mereka.

Apalagi, apabila identitas toko dicantumkan dalam nota, kuitansi, atau dokumen pertanggungjawaban desa, maka pihak toko semestinya dapat menerangkan apakah benar pernah terjadi transaksi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Pertanyaan lainnya adalah apakah toko pernah menyerahkan barang sesuai nilai yang tercantum dalam SPJ, kepada siapa barang diberikan, kapan transaksi berlangsung, dan apakah terdapat bukti pembayaran maupun pencatatan transaksi.

Hal tersebut penting karena stempel toko bukan sekadar cap administrasi. Ketika digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban, keberadaannya dapat memberikan kesan bahwa transaksi atau pembelian memang dilakukan melalui toko tersebut.

Ada Upaya Damai, Tetapi Persoalan Belum Otomatis Selesai

Adanya penyelesaian secara damai juga tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengetahui fakta sebenarnya, terutama apabila dokumen yang dipersoalkan berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran desa.

Jika benar terdapat SPJ yang tidak menggambarkan transaksi sebenarnya, maka yang perlu diperiksa bukan hanya siapa yang menggunakan stempel, tetapi juga siapa yang membuat dokumen, siapa yang menyerahkan atau menerima dokumen, apakah barang benar-benar tersedia, serta apakah anggaran desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Termasuk pihak toko bangunan SL, perlu dipastikan apakah mereka benar-benar hanya menjadi pihak yang stempelnya digunakan tanpa sepengetahuan, atau terdapat keterlibatan lain dalam proses penerbitan dokumen tersebut.

Dengan demikian, persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang pertama kali meminta stempel, bagaimana stempel tersebut berpindah tangan, berapa banyak SPJ yang menggunakan stempel tersebut, apakah transaksi dalam SPJ benar-benar terjadi, serta bagaimana proses penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah seorang kepala desa yang dikonfirmasi membenarkan adanya persoalan tersebut, termasuk informasi mengenai sejumlah kepala desa yang disebut telah menyelesaikan persoalan melalui jalur damai.

Namun, dugaan penggunaan stempel untuk SPJ fiktif tetap membutuhkan pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan pihak berwenang. Belum dapat disimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

Berita ini juga membuka ruang bagi pihak toko bangunan SL, kepala desa, maupun pihak lain yang disebut dalam persoalan tersebut untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi keberimbangan pemberitaan.

Red/Beny

Revitalisasi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu Disorot, Dugaan Kejanggalan Konstruksi dan Mutu Pekerjaan Dipertanyakan

BENGKULU, swara-indonesia.com 3/10/2026— Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah kini menjadi sorotan di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Dugaan adanya kejanggalan pada sejumlah item pekerjaan memunculkan pertanyaan mengenai standar mutu dan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut.

SMA Negeri 6 Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Pratu Aidot RT 06 RW 02, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, pada tahun 2026 tercatat mendapatkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan nilai anggaran Rp1.026.036.000 yang bersumber dari APBN.

Program tersebut mencakup sejumlah pekerjaan, di antaranya rehabilitasi 8 ruang kelas belajar (RKB) serta rehabilitasi 2 toilet, masing-masing untuk putra dan putri.

Program revitalisasi pada dasarnya diarahkan untuk memastikan satuan pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, nyaman, dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi bagian penting yang semestinya tidak hanya dilihat dari terselesaikannya bangunan, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi teknis dan standar konstruksinya.

Dugaan Kejanggalan pada Kerangka Atap

Hasil pemantauan terhadap pekerjaan revitalisasi tersebut menemukan adanya bagian konstruksi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, salah satunya pada kerangka atap.

Jarak antarbagian kerangka atap pada sejumlah titik disebut terlihat lebih dari 120 sentimeter. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemasangan kerangka telah dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan konstruksi yang menjadi acuan program.

Namun, temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah menyalahi standar. Diperlukan pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan dokumen pekerjaan untuk memastikan apakah ukuran, jarak, material, serta metode pemasangan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Di sinilah persoalan pengawasan menjadi penting.

Sebab, apabila benar terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi namun tetap dinyatakan memenuhi pekerjaan, maka kondisi tersebut patut dipertanyakan karena dapat berpengaruh terhadap kualitas, keamanan, dan umur bangunan yang menggunakan uang negara.

Anggaran Besar, Mutu Pekerjaan Dipertanyakan

Dengan nilai program mencapai lebih dari Rp1 miliar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direalisasikan dan apakah setiap pekerjaan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata mengenai berapa besar anggaran yang digunakan, melainkan apakah hasil pekerjaan sebanding dengan anggaran yang dibelanjakan dan apakah seluruh proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, perlu diketahui siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana proses pemeriksaan pekerjaan dilakukan, serta apakah terdapat mekanisme perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai.

Dugaan adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek tersebut juga belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat pengurangan mutu atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, persoalan tersebut tentunya perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dalam pelaksanaan program revitalisasi, transparansi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan.

Karena itu, beberapa pertanyaan publik masih membutuhkan jawaban: siapa pelaksana pekerjaan, siapa yang melakukan pengawasan teknis, bagaimana spesifikasi pekerjaan ditetapkan, apakah pekerjaan telah diperiksa sebelum dinyatakan selesai, serta apakah terdapat hasil pemeriksaan atau dokumentasi serah terima pekerjaan?

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMA Negeri 6 Kota Bengkulu maupun Panitia Pelaksana Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan kejanggalan tersebut.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak sekolah maupun P2SP tetap diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu dapat disampaikan secara berimbang.

Publik juga patut menunggu penjelasan dari instansi terkait mengenai standar teknis yang digunakan, hasil pengawasan pekerjaan, serta apakah terdapat pemeriksaan terhadap kualitas konstruksi bangunan.

Jika seluruh pekerjaan ternyata telah sesuai spesifikasi dan standar teknis yang berlaku, maka klarifikasi tersebut penting untuk menjawab keraguan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan langkah perbaikan maupun pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara tersebut.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp1,026 miliar, pertanyaan mengenai mutu pekerjaan bukan sekadar persoalan teknis bangunan, tetapi juga menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Red/DdKoboy

Dana Desa Ganda Suli Tahun 2024–2025 Jadi Sorotan, BPAN Siapkan Laporan ke APH

KAUR, swara-indonesia.com 2/10/2026 — Pengelolaan Dana Desa Ganda Suli, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, mendapat perhatian dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah pos anggaran dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025 disebut perlu dilakukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan data penyaluran yang menjadi perhatian BPAN, pada 2024 Desa Ganda Suli memperoleh pagu Dana Desa sebesar Rp660.203.000. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sebesar Rp364.430.600 atau 55,20 persen, sementara tahap kedua mencapai Rp295.772.400 atau 44,80 persen.

Dalam rincian penggunaan Dana Desa 2024, tercatat anggaran sebesar Rp474.467.000 untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani. Selain itu, terdapat alokasi Rp19.806.000 untuk operasional pemerintah desa, Rp27.300.000 untuk sarana perkantoran, Rp41.600.000 untuk pembinaan LKMD/LPM/LPMD, serta Rp57.600.000 untuk keadaan mendesak.

Sementara itu, pada 2025 pagu Dana Desa Ganda Suli tercatat sebesar Rp629.808.000. Penyalurannya kembali dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp366.785.920 atau 58,24 persen, sedangkan tahap kedua sebesar Rp263.022.080 atau 41,76 persen.

Sejumlah penggunaan anggaran pada 2025 turut menjadi perhatian. Di antaranya anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jembatan milik desa masing-masing sebesar Rp281.471.000 dan Rp39.501.000. Selain itu terdapat anggaran penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp55.680.000, keadaan mendesak Rp50.400.000, serta penyertaan modal sebesar Rp70.000.000.

BPAN menyampaikan bahwa sejumlah pos tersebut akan ditindaklanjuti melalui laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Beberapa penggunaan anggaran yang menjadi fokus perhatian meliputi pembangunan jalan usaha tani, jembatan, kegiatan Posyandu, penyertaan modal, anggaran keadaan mendesak, serta pos lainnya yang memiliki nilai cukup besar.

Menurut BPAN, pelaporan tersebut dimaksudkan agar penggunaan Dana Desa dapat diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, kondisi fisik pekerjaan, hingga dokumen pertanggungjawaban pemerintah desa.

Namun demikian, adanya sorotan terhadap sejumlah pos anggaran tersebut belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan. Diperlukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang tercantum, realisasi kegiatan, volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Desa Ganda Suli juga memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap sejumlah penggunaan anggaran yang menjadi perhatian BPAN. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Ganda Suli terkait seluruh pos anggaran yang disorot tersebut.

BPAN menyatakan, laporan yang nantinya disampaikan kepada APH diharapkan dapat menjadi langkah untuk menelusuri pengelolaan Dana Desa Ganda Suli tahun 2024 dan 2025, sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Red/Tim