Dana Desa Tanjung Kuwau Rp1,55 Miliar Disorot, Dugaan Mark Up dan Mediasi dengan Media Mencuat, BPAN Siap Laporkan ke APH

SELUMA, swara-Indonesia.com 20/11/2026— Pengelolaan Dana Desa (DD) Tanjung Kuwau, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2024–2025 menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan kondisi pekerjaan di lapangan. Dugaan mark up anggaran pun menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, total pagu anggaran Tanjung Kuwau selama dua tahun mencapai Rp1.558.014.000 atau sekitar Rp1,55 miliar. Rinciannya, tahun 2024 sebesar Rp805.537.000 dan tahun 2025 sebesar Rp752.477.000.
Pada 2024, sejumlah kegiatan dengan alokasi cukup besar meliputi peningkatan produksi tanaman pangan Rp161 juta, pengerasan jalan desa Rp103.287.715, pembangunan monumen atau gapura desa Rp56.413.590, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp21.025.000. Selain itu, terdapat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp72 juta.
Sementara pada 2025, anggaran yang menjadi perhatian di antaranya penyertaan modal Rp200.500.000, pembangunan jalan usaha tani Rp90.774.000, jalan lingkungan permukiman atau gang Rp73.438.000, pengerasan jalan desa Rp67.755.000, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp37.814.000.
Pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa juga tercatat dengan salah satu alokasi mencapai Rp55.900.600. Anggaran keadaan mendesak sebesar Rp72 juta kembali tercantum pada tahun tersebut.
Besarnya alokasi sejumlah kegiatan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Seluma. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh administrasi, tetapi juga kondisi fisik pekerjaan, volume, kualitas bangunan, harga satuan material, serta kesesuaian antara anggaran dan hasil pembangunan.
Penyertaan Modal Rp200,5 Juta dan Dugaan Mark Up Jadi Perhatian
Salah satu pos yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penyertaan modal desa tahun 2025 sebesar Rp200,5 juta. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup dasar penganggaran, mekanisme pencairan, penggunaan dana, perkembangan usaha, hingga laporan pertanggungjawaban pihak penerima modal.
Selain itu, dugaan ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi kegiatan pembangunan juga perlu ditelusuri guna memastikan tidak terdapat praktik mark up maupun penyimpangan penggunaan keuangan desa.
Konfirmasi Media Diduga Berujung Mediasi dan Pemberian Uang
Persoalan lain yang turut mencuat adalah proses konfirmasi sejumlah awak media mengenai penggunaan Dana Desa Tanjung Kuwau.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak pemantau, saat dikonfirmasi oleh sejumlah media terkait anggaran yang dipertanyakan, Kepala Desa Tanjung Kuwau disebut berulang kali mengarahkan persoalan ke jalur damai melalui mediasi.
Bahkan, muncul dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak media dalam proses tersebut. Informasi ini perlu diklarifikasi untuk mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan upaya penyelesaian pemberitaan.
Jika benar pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi independensi media atau menghentikan proses konfirmasi jurnalistik, persoalan ini tentu patut mendapat perhatian serius. Kepala desa diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
BPAN Siap Laporkan ke APH Jika Ditemukan Bukti
Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. BPAN menyatakan siap mengumpulkan data dan bahan pendukung untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau.
Apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan mark up maupun penyimpangan anggaran, BPAN siap membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BPAN juga mendorong Inspektorat Kabupaten Seluma segera turun langsung melakukan audit terhadap kegiatan yang menjadi sorotan, terutama pembangunan infrastruktur dan penyertaan modal desa.
Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga. Karena itu, keterbukaan pemerintah desa dalam menjawab pertanyaan publik menjadi hal penting.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan mark up, penyimpangan anggaran, maupun kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau. Dugaan pemberian uang kepada media juga masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tanjung Kuwau maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi, profesionalitas jurnalistik, dan asas praduga tak bersalah.

Red/Tim

Dana Desa Tangua Tiga Tahun Berturut-turut Disorot, BPAN Dalami Anggaran Infrastruktur dan Penyertaan Modal

LEBONG, Swara-Indonesia.com 20/11/2026 – Pengelolaan Dana Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama periode 2024 hingga 2026 mulai mendapat perhatian. Sejumlah alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kini menjadi sorotan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) yang berencana melakukan penelusuran lebih lanjut.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, total pagu anggaran Desa Tangua selama tiga tahun mencapai Rp1.634.947.000. Dari jumlah tersebut, dana yang tercatat telah disalurkan mencapai Rp1.593.882.400.
Pada tahun 2024, pagu anggaran tercatat sebesar Rp688.839.000 dan telah disalurkan seluruhnya melalui dua tahap. Kemudian pada 2025, pagu mencapai Rp691.391.000 dengan penyaluran sebesar Rp650.326.400 atau sekitar 94,06 persen.
Sementara pada 2026, pagu Dana Desa tercatat sebesar Rp254.717.000 dengan realisasi penyaluran 100 persen melalui dua tahap. Dalam data tersebut, status Desa Tangua tercatat sebagai Desa Berkembang.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan pembangunan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Anggaran Jalan Usaha Tani dan Drainase Jadi Perhatian
Pada tahun anggaran 2024, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani tercatat mendapatkan alokasi dalam tiga pos kegiatan, masing-masing sebesar Rp152.433.000, Rp261.203.000, dan Rp32.375.000. Jika diakumulasikan, total anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut mencapai Rp446.011.000.
Selain itu, terdapat anggaran penanganan keadaan mendesak sebesar Rp97.200.000, penyelenggaraan informasi publik desa Rp30.800.000, serta pembuatan dan pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa sebesar Rp25.840.000.
Memasuki tahun 2025, sejumlah alokasi anggaran kembali tercatat dengan nilai cukup besar. Di antaranya pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa sebesar Rp167.100.000, penyertaan modal Rp138.279.000, serta penanganan keadaan mendesak sebesar Rp97.200.000.
Pada tahun yang sama, pembangunan jalan usaha tani mendapatkan anggaran Rp57.360.500, sedangkan pembangunan jalan lingkungan permukiman atau gang sebesar Rp57.310.500. Sementara kegiatan penyelenggaraan Posyandu dialokasikan sebesar Rp31.000.000.
Sorotan kembali tertuju pada tahun 2026. Berdasarkan data anggaran, terdapat tiga pos pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sistem pembuangan air limbah atau drainase dengan nilai masing-masing Rp4.225.000, Rp9.364.000, dan Rp17.584.000. Total alokasi ketiganya mencapai Rp31.173.000.
Selain drainase, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani tercatat memperoleh anggaran Rp76.317.000. Terdapat pula anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu sebesar Rp4.200.000 serta sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
BPAN Siapkan Langkah Pelaporan ke APH
Menanggapi data tersebut, Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan mendalami pengelolaan Dana Desa Tangua selama tiga tahun anggaran tersebut.
BPAN memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan anggaran pembangunan jalan usaha tani, drainase, rehabilitasi jalan desa, penyertaan modal, serta sejumlah kegiatan lainnya yang dinilai membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Menurut BPAN, penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di lapangan telah sesuai dengan perencanaan, nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban.
Apabila nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan penyimpangan berdasarkan hasil penelusuran dan bukti pendukung, BPAN menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diperiksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
BPAN juga menilai bahwa pengelolaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan maupun penyertaan modal harus memiliki dasar penggunaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, pembangunan infrastruktur desa semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan administrasi maupun dokumen penganggaran.
Pemerintah Desa Diharapkan Berikan Klarifikasi
Di sisi lain, sorotan terhadap sejumlah pos anggaran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan langsung terhadap hasil pekerjaan di lapangan. Klarifikasi dari pemerintah desa juga menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Perlu ditegaskan bahwa sorotan terhadap alokasi anggaran tersebut bukan merupakan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan keuangan desa. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Tangua terkait sejumlah alokasi anggaran yang menjadi perhatian.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tangua maupun pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap memenuhi prinsip keberimbangan serta asas praduga tak bersalah.
Masyarakat pun diharapkan turut mengawasi penggunaan Dana Desa agar anggaran yang bersumber dari keuangan negara benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan warga.
(Tim Redaksi)