Dana Desa Tanjung Kuwau Rp1,55 Miliar Disorot, Dugaan Mark Up dan Mediasi dengan Media Mencuat, BPAN Siap Laporkan ke APH
SELUMA, swara-Indonesia.com 20/11/2026— Pengelolaan Dana Desa (DD) Tanjung Kuwau, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2024–2025 menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan kondisi pekerjaan di lapangan. Dugaan mark up anggaran pun menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, total pagu anggaran Tanjung Kuwau selama dua tahun mencapai Rp1.558.014.000 atau sekitar Rp1,55 miliar. Rinciannya, tahun 2024 sebesar Rp805.537.000 dan tahun 2025 sebesar Rp752.477.000.
Pada 2024, sejumlah kegiatan dengan alokasi cukup besar meliputi peningkatan produksi tanaman pangan Rp161 juta, pengerasan jalan desa Rp103.287.715, pembangunan monumen atau gapura desa Rp56.413.590, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp21.025.000. Selain itu, terdapat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp72 juta.
Sementara pada 2025, anggaran yang menjadi perhatian di antaranya penyertaan modal Rp200.500.000, pembangunan jalan usaha tani Rp90.774.000, jalan lingkungan permukiman atau gang Rp73.438.000, pengerasan jalan desa Rp67.755.000, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp37.814.000.
Pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa juga tercatat dengan salah satu alokasi mencapai Rp55.900.600. Anggaran keadaan mendesak sebesar Rp72 juta kembali tercantum pada tahun tersebut.
Besarnya alokasi sejumlah kegiatan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Seluma. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh administrasi, tetapi juga kondisi fisik pekerjaan, volume, kualitas bangunan, harga satuan material, serta kesesuaian antara anggaran dan hasil pembangunan.
Penyertaan Modal Rp200,5 Juta dan Dugaan Mark Up Jadi Perhatian
Salah satu pos yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penyertaan modal desa tahun 2025 sebesar Rp200,5 juta. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup dasar penganggaran, mekanisme pencairan, penggunaan dana, perkembangan usaha, hingga laporan pertanggungjawaban pihak penerima modal.
Selain itu, dugaan ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi kegiatan pembangunan juga perlu ditelusuri guna memastikan tidak terdapat praktik mark up maupun penyimpangan penggunaan keuangan desa.
Konfirmasi Media Diduga Berujung Mediasi dan Pemberian Uang
Persoalan lain yang turut mencuat adalah proses konfirmasi sejumlah awak media mengenai penggunaan Dana Desa Tanjung Kuwau.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak pemantau, saat dikonfirmasi oleh sejumlah media terkait anggaran yang dipertanyakan, Kepala Desa Tanjung Kuwau disebut berulang kali mengarahkan persoalan ke jalur damai melalui mediasi.
Bahkan, muncul dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak media dalam proses tersebut. Informasi ini perlu diklarifikasi untuk mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan upaya penyelesaian pemberitaan.
Jika benar pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi independensi media atau menghentikan proses konfirmasi jurnalistik, persoalan ini tentu patut mendapat perhatian serius. Kepala desa diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
BPAN Siap Laporkan ke APH Jika Ditemukan Bukti
Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. BPAN menyatakan siap mengumpulkan data dan bahan pendukung untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau.
Apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan mark up maupun penyimpangan anggaran, BPAN siap membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BPAN juga mendorong Inspektorat Kabupaten Seluma segera turun langsung melakukan audit terhadap kegiatan yang menjadi sorotan, terutama pembangunan infrastruktur dan penyertaan modal desa.
Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga. Karena itu, keterbukaan pemerintah desa dalam menjawab pertanyaan publik menjadi hal penting.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan mark up, penyimpangan anggaran, maupun kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau. Dugaan pemberian uang kepada media juga masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tanjung Kuwau maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi, profesionalitas jurnalistik, dan asas praduga tak bersalah.
Red/Tim