Puluhan Pohon Ru Diduga Ditebang di Tanjung Agung, Izin Pembangunan Koperasi Merah Putih Dipertanyakan
KAUR, Swara-indonesia.com 29/09/2026 — Puluhan batang pohon yang disebut sebagai pohon ru diduga ditebang di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kayu-kayu berukuran besar terlihat menumpuk di sekitar lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Aktivitas penebangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari status lahan, dasar penebangan, pihak yang memberikan persetujuan hingga legalitas pembangunan yang berlangsung di lokasi.
Persoalan menjadi semakin penting untuk diperjelas apabila lokasi tersebut berada di kawasan hutan, kawasan konservasi, sempadan sungai maupun wilayah pesisir yang memiliki ketentuan khusus.
Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf c antara lain mengatur larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada radius tertentu, termasuk 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Ketentuan tersebut juga mencakup radius tertentu dari sungai dan sumber air.
UU tersebut juga melarang penebangan pohon atau pemanenan hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Namun, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada status kawasan dan fakta hukum di lokasi.
Karena itu, persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar berapa banyak pohon yang ditebang, tetapi apakah lokasi tersebut termasuk kawasan hutan atau kawasan yang memiliki perlindungan khusus, siapa yang memberikan izin, serta apa dasar hukum penebangannya.
Pembangunan Koperasi Merah Putih Ikut Disorot
Selain penebangan pohon, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lokasi tersebut juga menjadi perhatian.
Informasi yang dihimpun media menyebutkan adanya dugaan penggunaan pasir pantai dalam pekerjaan pembangunan yang disebut tidak sesuai dengan spesifikasi material sebagaimana tercantum dalam RAB.
Jika benar terdapat perbedaan antara material yang tercantum dalam RAB dengan material yang digunakan di lapangan, hal tersebut perlu dijelaskan oleh pelaksana pekerjaan maupun pihak yang melakukan pengawasan.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan program pemerintah yang dipercepat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur percepatan pembentukan hingga 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta menekankan pelaksanaan yang terukur, akuntabel dan efisien. Pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
Karena program tersebut ditujukan untuk pembangunan ekonomi desa dan manfaat masyarakat, pelaksanaannya tentu perlu dilakukan secara transparan, sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran serta pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru atau keuntungan bagi pihak tertentu.
Masyarakat Disebut Dihalangi Mendekat ke Lokasi Pembangunan
Persoalan lain muncul ketika media melakukan dokumentasi di lokasi pembangunan. Sejumlah masyarakat disebut tidak leluasa mendekati area pembangunan maupun mengambil dokumentasi kegiatan.
Dalam situasi tersebut, pihak kontraktor menyampaikan bahwa orang yang ingin memasuki area pembangunan harus terlebih dahulu memiliki izin.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, terutama apabila pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan program pemerintah yang dipercepat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Inpres tersebut menekankan pembentukan dan pengembangan koperasi secara terukur, akuntabel dan efisien, sekaligus menginstruksikan adanya pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya soal siapa yang boleh masuk ke area pekerjaan, tetapi juga sejauh mana keterbukaan informasi mengenai pembangunan tersebut kepada masyarakat.
Apalagi sebelumnya sudah muncul pertanyaan mengenai status lahan, dasar pembangunan, penebangan puluhan pohon, penggunaan material yang disebut pasir pantai, hingga kesesuaian pekerjaan dengan RAB.
Media juga telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak. Di sisi lain, kontraktor telah memberikan hak jawab terkait persoalan kayu, sementara Babinsa memberikan keterangan mengenai proses pembangunan dan menyebut adanya proses permohonan serta persetujuan.
Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, dokumen menjadi penting untuk memastikan persoalan sebenarnya: apakah lokasi telah memiliki dasar pemanfaatan yang sah, siapa yang memberikan persetujuan, apakah penebangan pohon telah sesuai ketentuan, dan apakah pekerjaan fisik sesuai dengan RAB.
Program Koperasi Merah Putih pada dasarnya diarahkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program di lapangan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis. Pemerintah sendiri menekankan unsur akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Jangan sampai program yang tujuan utamanya membangun ekonomi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru di tingkat desa. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Kontraktor Berikan Hak Jawab
Pihak yang berkaitan dengan pekerjaan, Giman, memberikan hak jawab ketika dikonfirmasi media mengenai kayu yang berada di lokasi.
“Dik pacak mbangun amu dik ditebang, amu kayunye itu masih di pinggir sungai,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan kayu tersebut bukan dirinya yang mengurus dan menyebut Babinsa mengetahui persoalan tersebut.
“Amu masalah kayu TLP lah Babinsa aku Dide ngurusi kayunye,” katanya.
Babinsa: Tidak Mungkin Dibangun Tanpa Permohonan
Sementara itu, Babinsa memberikan keterangan mengenai pembangunan tersebut.
Menurutnya, pembangunan tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa adanya proses permohonan dan persetujuan.
“Logika saja kan dak mungkin dibangun tanpa ada izin dan permohonan dan permintaan. Sudah pernah di koran kan, mungkin sudah lama berhenti kemudian dilanjutkan. Kalau ada permasalahan di instansi kita, itu sudah lama. Alangkah ga enaknya nanti sudah selesai, Ibu Kades dipanggil, ada mobil truk, motor masuk,” ujar Babinsa.
Ia juga menyebut dokumen terkait pembangunan disebut telah diajukan dan mendapat persetujuan, meskipun menurut keterangannya surat dari pemerintah daerah belum turun.
“Sekarang surat-surat itu belum turun dari Pemda, sudah maju dan ACC. Mungkin ada ibaratnya adekan saye nak memberi tahu, mungkin atasan saye juga sudah tahu,” katanya.
Mengenai kayu yang berada di lokasi, Babinsa mengatakan kayu tersebut perlu dipindahkan karena pembangunan tidak mungkin berjalan jika material kayu masih melintang di lokasi.
“Dak mungkin pula nak dibangun kalau kayu tu masih melintang. Dari bulan April, mungkin dah selesai juga jika tidak ada halangan dan rintangan,” ujarnya.
Babinsa menegaskan dirinya hanya menjalankan tugas pengawasan dan tidak mengurus langsung pembangunan tersebut.
“Kami bekerja atas perintah. Saya Babinsa, saya cuma mengawasi saja,” katanya.
Keterangan Berbeda Masih Perlu Dibuktikan
Namun, dalam penelusurannya, media telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa, Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten. Dari keterangan yang diterima media, belum ada pihak yang secara tegas membenarkan adanya izin pembangunan di lokasi tersebut.
Babinsa sendiri menyebut lokasi tersebut merupakan lahan milik Pemkab. Ia menilai pernyataan bahwa pemerintah desa tidak memberikan izin perlu dilihat kembali karena, menurut keterangannya, lahan tersebut merupakan aset pemerintah kabupaten.
“Ibu Kades salah jika berkata tidak memberikan izin karena itu merupakan lahan Pemkab,” ujarnya.
Babinsa juga menyampaikan permohonan maaf dan mempersilakan media melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Dandim atau Kodim untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai persoalan tersebut.
Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Dari rangkaian konfirmasi tersebut, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dibuktikan melalui dokumen resmi.
Apa status lahan tersebut? Siapa yang memberikan persetujuan pembangunan? Apakah izin pembangunan sudah diterbitkan? Apa dasar penebangan puluhan pohon? Dan apakah material pembangunan benar-benar sesuai dengan RAB?
Termasuk memastikan apakah lokasi berada dalam kawasan hutan, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan konservasi atau aset pemerintah daerah.
Perpres Nomor 51 Tahun 2016 juga mengatur mengenai penetapan dan penghitungan batas sempadan pantai, sehingga status lokasi menjadi penting sebelum menyimpulkan apakah suatu kegiatan diperbolehkan atau tidak.
Aspek Hukum Penebangan Pohon Perlu Diperjelas
Dari sisi hukum, dugaan penebangan puluhan pohon tersebut juga perlu mendapat perhatian apabila nantinya terbukti dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. ketentuan pidana yang berlaku mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu terkait penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin. Dalam ketentuan yang relevan, ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar, tergantung pada unsur pelanggaran dan status kawasan yang bersangkutan.
Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Untuk ketentuan tertentu, ancamannya dapat berupa pidana penjara 1 sampai 5 tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap harus melihat status kawasan, jenis pohon, asal-usul kayu, dokumen yang dimiliki serta unsur perbuatan yang nantinya ditemukan melalui pemeriksaan.
Apabila lokasi ternyata berada di luar kawasan hutan, persoalan hukum juga belum otomatis selesai. Jika pohon yang ditebang merupakan aset negara, pemerintah daerah maupun aset desa, maka status kepemilikan dan kewenangan penebangan perlu dipastikan melalui dokumen resmi.
Apabila kemudian ditemukan adanya dugaan perusakan atau pengambilan aset tanpa hak, aparat penegak hukum dapat menilai kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain sesuai fakta dan unsur perbuatan yang terbukti.
Karena itu, keberadaan puluhan batang kayu di lokasi pembangunan bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Status lahan dan pohon, pihak yang memberikan izin, dasar penebangan, serta keberadaan dokumen atas kayu hasil penebangan menjadi hal penting yang perlu diperjelas.
Dengan demikian, media tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan apakah seluruh proses penebangan dan pemanfaatan kayu telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Media menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih dan persoalan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya merupakan dua hal yang berbeda. Program pemerintah tersebut memiliki tujuan dan mekanisme resmi; yang perlu diawasi adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan, spesifikasi pekerjaan, penggunaan anggaran dan kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun, adanya puluhan pohon yang ditebang, pembatasan akses masyarakat ke lokasi, serta perbedaan keterangan mengenai dasar pembangunan membuat persoalan ini layak mendapat klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang.
Media tetap membuka hak jawab dan ruang klarifikasi bagi kontraktor, Kepala Desa Tanjung Agung, Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas terkait, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan tersebut.
Hak jawab merupakan bagian dari kewajiban pers sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika seluruh proses pembangunan telah sesuai prosedur, dokumen perizinan dan dasar pelaksanaannya tentu menjadi bagian penting untuk menjawab seluruh pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Red/DdKoboy