Dana Desa Padang Panjang Jadi Sorotan, Alokasi Jalan Usaha Tani dan Penyertaan Modal Bernilai Ratusan Juta Diminta Diawasi
Kaur, swara-indonesia.com 31/07/2026 – Pengelolaan Dana Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi perhatian publik menyusul besarnya alokasi anggaran pada sejumlah program prioritas. Dua kegiatan yang paling banyak menyerap anggaran adalah pembangunan Jalan Usaha Tani serta penyertaan modal, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa Padang Panjang memperoleh alokasi sebesar Rp620.389.000 pada tahun anggaran 2024. Dari total dana tersebut, pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani dianggarkan sebesar Rp174.888.000 atau menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBDes.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2025, desa kembali menerima Dana Desa sebesar Rp607.962.000. Pemerintah desa kemudian mengalokasikan Rp121.592.400 untuk kegiatan penyertaan modal yang juga tercatat sebagai salah satu komponen belanja dengan nilai signifikan.
Besarnya anggaran yang dialokasikan pada kedua kegiatan tersebut mendorong munculnya harapan agar pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi pembangunan Jalan Usaha Tani maupun penggunaan dana penyertaan modal dinilai perlu dievaluasi guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Khusus untuk penyertaan modal, masyarakat menilai penting adanya penjelasan mengenai badan usaha penerima dana, dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal, bentuk investasi yang dilakukan, hingga capaian yang dihasilkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun pengembangan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp174.888.000 juga dinilai layak menjadi objek pengawasan. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, mutu konstruksi, serta kecocokan antara anggaran yang telah direalisasikan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pendalaman lebih lanjut oleh instansi yang berwenang. Namun, setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan resmi sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang sah.
Sehubungan dengan itu, Inspektorat Kabupaten Kaur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila kegiatan tersebut menjadi objek pemeriksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) didorong untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Padang Panjang, terutama pada kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2024 dan penyertaan modal tahun anggaran 2025. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Padang Panjang belum memberikan tanggapan resmi terkait penggunaan anggaran pada kedua kegiatan tersebut. Tim media masih berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui berbagai saluran komunikasi guna memperoleh konfirmasi. Apabila klarifikasi telah diterima, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk pemenuhan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berharap seluruh penggunaan Dana Desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan warga. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional diharapkan mampu memberikan kepastian atas pengelolaan anggaran sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai penggunaan Dana Desa di Desa Padang Panjang.
Red/Tim