Bengkulu, swara-indonesia.com 17/10/2025– Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Air Kotok, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Selain itu, BPAN juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.
Laporan ini didasari hasil investigasi BPAN bersama tim media yang menemukan berbagai kejanggalan dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2023 dan 2024. Sejumlah kegiatan dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dilaporkan dan diduga mengalami mark up dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data yang diperoleh, total pagu Dana Desa Air Kotok Tahun Anggaran 2024 mencapai:
Pagu Dana Desa: Rp 838.487.000
Status Desa: Tertinggal
1. Rp 405.254.800 (48,33%)
2. Rp 433.232.200 (51,67%)
Beberapa pos anggaran di antaranya:
• Pemerintahan Desa Rp 22.982.150
• Listrik/Telpon, dll Rp 31.368.000
• Pembuatan Rambu Jalan Rp 113.255.000
• Jembatan Milik Desa Rp 40.048.200
• Permukiman/Gang Rp 87.760.000
• Balai Kemasyarakatan Rp 23.000.000
• Sarana PAUD Rp 24.862.750
• Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Rp 60.631.000
• Program Keadaan Mendesak Rp 75.600.000
• Pengembangan BUMDes dan Lumbung Desa Rp 100.000.000
Dari hasil pemeriksaan lapangan, kegiatan pembuatan rambu-rambu jalan menjadi salah satu temuan paling mencolok. Tim BPAN menemukan bahwa sebagian besar rambu yang seharusnya terpasang di titik-titik jalan utama desa tidak ditemukan di lokasi. Beberapa rambu yang ada tampak baru dipasang sebagian dan kualitasnya dinilai tidak sesuai dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari seratus juta rupiah.
“Dari hasil penelusuran kami, tidak semua titik jalan memiliki rambu seperti yang dilaporkan dalam dokumen kegiatan. Bahkan ada dugaan kuat bahwa sebagian item pengadaan rambu jalan itu fiktif,” ujar salah satu anggota tim investigasi BPAN di lapangan.
Selain itu, dugaan mark up juga ditemukan pada kegiatan BUMDes dan sejumlah program pembinaan masyarakat yang dinilai tidak memiliki bukti pelaksanaan yang jelas. Dalam beberapa kegiatan, laporan keuangan menunjukkan angka yang tinggi, namun tidak ditemukan hasil kegiatan yang sepadan di lapangan.
Ketika tim investigasi melakukan pengecekan pada hari kerja, kantor Desa Air Kotok ditemukan dalam keadaan kosong dan terkunci dengan gembok, tanpa ada aparatur yang bertugas. Kondisi ini membuat pelayanan publik di desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan internal desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Air Kotok saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan singkat. Ia menyampaikan bahwa dirinya perlu waktu untuk memeriksa dokumen sebelum memberikan jawaban pasti.
“Ijin tnya agak spesifik, tahunnya, supaya saya bisa cek kegiatan di setiap tahun. Dan ini tidak bisa jwb sekarang, krna saya harus cek berkas-berkasnya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Ketua BPAN menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam atas dugaan penyimpangan ini.
“Kami akan menyerahkan laporan resmi ke Kejati Bengkulu, dan kami minta BPK serta Inspektorat segera turun tangan melakukan audit. Dana Desa adalah hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan. Kalau benar terbukti ada penyelewengan, harus ada tindakan tegas sesuai hukum,” ujarnya.
Masyarakat bersama BPAN berharap agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka menginginkan pengelolaan Dana Desa Air Kotok menjadi lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan warga desa.
Redaksi/Dedy Koboy
