Izin Pembangunan Koperasi Merah Putih di Pesisir Dipertanyakan, Kades: Tidak Pernah Beri Izin

KAUR, Swara-indonesia.com 28/09/2026 — Polemik pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, terus bergulir. Setelah sebelumnya sorotan muncul terkait penebangan sejumlah pohon di sekitar lokasi, kini persoalan mengarah pada dasar dan izin pembangunan koperasi tersebut.

Media masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah kejanggalan yang ditemukan di lapangan. Dalam penelusuran terbaru, konfirmasi langsung dilakukan kepada Kepala Desa Tanjung Agung mengenai keberadaan pembangunan Koperasi Merah Putih yang disebut berada di kawasan pesisir dengan jarak kurang dari 50 meter dari air pantai.

Kepala Desa Tanjung Agung menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah memberikan izin terhadap pembangunan Koperasi Merah Putih di lokasi tersebut.

Kepala desa juga menyampaikan bahwa dirinya sempat mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Kabupaten Kaur. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, pihak-pihak tersebut disebut sama-sama menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan Koperasi Merah Putih di kawasan pesisir tersebut.

Keterangan ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai dasar pembangunan yang saat ini telah berlangsung di lokasi.

Jika pemerintah desa menyatakan tidak pernah memberikan izin, sementara pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata juga disebut tidak pernah menerbitkan izin, lalu atas dasar apa pembangunan tersebut dapat berjalan di kawasan pesisir?

Terlebih, lokasi pembangunan disebut berada kurang dari 50 meter dari air pantai. Kondisi tersebut membuat status kawasan, ketentuan sempadan pantai, tata ruang, serta dasar perizinan perlu diperjelas oleh instansi yang berwenang.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan, tetapi juga bagaimana proses pembangunan tersebut dapat berjalan, siapa yang memberikan persetujuan, serta pihak mana yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Dugaan Ada Pihak yang Membekingi

Di tengah munculnya pertanyaan mengenai legalitas pembangunan, salah seorang narasumber juga menyampaikan informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Narasumber tersebut menyebut adanya dugaan bahwa pihak kontraktor mendapatkan dukungan atau “backup” dari seorang Babinsa sehingga berani melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut.

Namun, informasi tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, diperlukan konfirmasi dari pihak kontraktor maupun Babinsa yang disebut dalam informasi tersebut.

Apakah benar terdapat komunikasi, dukungan, atau keterlibatan dalam pembangunan Koperasi Merah Putih di lokasi tersebut? Jika tidak benar, pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah informasi tersebut.

Sebelumnya, pihak kontraktor melalui Pak Giman juga telah memberikan hak jawab terkait aktivitas penebangan pohon di lokasi pembangunan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Pak Giman menyebut penebangan pohon berkaitan dengan kebutuhan pembangunan.

“Dik pacak mbangun amu dik ditebang, amu kayunye itu masih di pinggir sungai,” demikian disampaikan Pak Giman.

Sementara terkait persoalan kayu hasil penebangan, ia menyebut dirinya tidak menangani persoalan tersebut.

“Amu masalah kayu TLP lah Babinsa, aku dide ngurusi kayunye,” ujarnya.

Keterangan tersebut telah dimuat sebagai bagian dari hak jawab pihak yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, persoalan mengenai status kawasan, dasar izin pembangunan, legalitas penebangan, serta pengelolaan kayu masih membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.

Pertanyaan Makin Mengarah

Dengan adanya keterangan dari kepala desa bahwa tidak pernah memberikan izin, ditambah informasi bahwa pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata disebut tidak pernah menerbitkan izin, pertanyaan mengenai dasar pembangunan tersebut kini semakin mengemuka.

Siapa yang memberikan dasar atau persetujuan sehingga pembangunan Koperasi Merah Putih dapat berjalan di lokasi tersebut?

Apakah pembangunan telah melalui proses perizinan dan pemeriksaan status kawasan? Apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk pembangunan berdasarkan ketentuan tata ruang dan kawasan pesisir? Dan siapa pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih membutuhkan jawaban resmi dari pihak terkait.

Media Terus Telusuri, Bukti Akan Disampaikan ke Aparat Penegak Hukum

Media akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan fakta mengenai status lahan, dasar pembangunan, perizinan, penggunaan material, serta penggunaan anggaran dalam pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut.

Apabila dari hasil penelusuran ditemukan bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam proses pembangunan maupun penggunaan anggaran, bukti dan informasi yang diperoleh akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Bengkulu, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Swara-indonesia.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor, Babinsa yang disebut dalam keterangan narasumber, Kepala Desa Tanjung Agung, Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas Pariwisata, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut.

Red/Tim