Empat Lawang, swara-indonesia.com 14/07/2025— Sorotan tajam muncul pasca peristiwa penangkapan dua penggiat kontrol sosial berinisial DVS dan DV, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Empat Lawang. Proses penangkapan yang terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial, menunjukkan tindakan represif yang disebut oleh banyak pihak jauh lebih ekstrem dibandingkan dengan penangkapan pelaku kejahatan berat seperti teroris.
Dalam rekaman yang beredar, DVS sempat mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial ZKS, yang disebut sebagai Ketua DPC salah satu lembaga sosial, untuk mengambil uang dari seorang bernama Alw yang berperan sebagai koordinator sekretariat di salah satu lembaga pemilu tingkat kabupaten. Dugaan kuat menyebut bahwa uang tersebut terkait dengan kejanggalan pengelolaan hibah daerah senilai Rp18 miliar kepada lembaga tersebut.
Sampai saat ini, kasus tersebut masih berada dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya perbuatannya, melainkan juga cara penanganannya yang dinilai tidak manusiawi dan tidak proporsional.
Dalam pernyataannya kepada media pada 13 Juli 2025, Algapi dari Lembaga Aliansi Indonesia B-PAN menyampaikan bahwa mereka mendukung sepenuhnya penegakan hukum, termasuk terhadap penggiat sosial yang terbukti melanggar aturan. Namun, ia menegaskan bahwa perlakuan hukum harus bersifat adil dan tidak tebang pilih.
“Yang terjadi bukan hanya sekali dua kali. Banyak penggiat sosial yang dijerat dalam OTT, namun nyaris tak pernah terdengar pihak pemberi ditindak. Ini jelas melanggar prinsip sebab-akibat dalam hukum. Kalau tidak ada pemberi, dari mana ada permintaan?” tegasnya.
Lebih jauh, Algapi mengkritik keras metode penangkapan yang digunakan. Menurutnya, tidak sedikit penggiat sosial yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, rentan dibujuk untuk menerima sesuatu karena tekanan ekonomi. Namun, tindakan represif terhadap mereka kerap lebih ekstrem, bahkan diperlakukan seolah-olah mereka penjahat kelas kakap.
“Kami tidak membela kesalahan siapa pun. Tapi mari sadari, mereka bukan bersenjata, bukan teroris, bukan perampok. Tapi kenapa cara penangkapannya seperti sedang menghadapi pembunuh berdarah dingin?” ujarnya dengan nada kecewa.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam banyak kasus, penggiat dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga jurnalis, kerap menjadi korban praktik OTT tanpa penyelidikan mendalam terhadap latar belakang atau aktor di balik peristiwa itu. Bahkan, banyak kasus berhenti hanya di tataran eksekutor lapangan, tanpa pernah menyentuh para aktor intelektual maupun pemberi dana.
Dalam penutupnya, Algapi menyerukan kepada seluruh penggiat kontrol sosial agar tidak tergoda oleh bujuk rayu siapa pun, serta terus menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Ia juga meminta kepada para penyelenggara negara untuk mengelola keuangan publik secara bersih, terbuka, dan sesuai aturan.
“Jika tak ada celah, tak akan ada pemerasan. Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat untuk membungkam suara-suara yang mengontrol. Jangan rusak semangat sosial dengan tindakan represif, karena mereka bukan musuh negara, melainkan mata dan telinga rakyat.”
(Redaksi/Dedy Koboy)
