Penggunaan Dana Desa Ulak Pandan 2024–2025 Dipertanyakan, BPAN Siapkan Aduan ke Aparat Penegak Hukum

KAUR, Swara-Indonesia.com 15/10/2026 — Sejumlah alokasi Dana Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 mulai mendapat perhatian. Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) berencana menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum (APH) agar penggunaan anggaran yang dinilai perlu ditelusuri tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh.
Sorotan terutama tertuju pada kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta penyertaan modal desa yang memiliki nilai anggaran cukup besar.
Berdasarkan data penyaluran, pada 2024 Desa Ulak Pandan menerima Dana Desa sebesar Rp713.790.000. Anggaran tersebut dicairkan melalui dua tahap, yakni Rp335.479.600 pada tahap pertama dan Rp378.310.400 pada tahap kedua.
Dalam rincian kegiatan tahun tersebut, tercatat anggaran rehabilitasi dan peningkatan prasarana jalan desa sebesar Rp169.542.500. Sementara pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani mencapai Rp143.018.000 dan pembangunan atau peningkatan jalan desa sebesar Rp91.865.800.
Tidak hanya itu, terdapat pula anggaran keadaan mendesak Rp72 juta, Posyandu Rp34,8 juta, pendidikan nonformal Rp33,6 juta, serta operasional pemerintah desa Rp21.413.700.
Memasuki 2025, pagu Dana Desa kembali tercatat sebesar Rp713.864.000. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp342.371.200 dan Rp371.492.800.
Pada periode ini, dua alokasi yang turut menjadi perhatian adalah penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintahan senilai Rp149.500.000 serta penyertaan modal sebesar Rp142.773.000.
Sejumlah kegiatan lainnya juga tercatat dalam data penggunaan anggaran, di antaranya sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa Rp56.915.000, pembinaan PKK Rp47.720.000, Posyandu Rp37.800.000, keadaan mendesak Rp61.200.000, dan penanggulangan bencana Rp18.440.000.
Menanggapi sejumlah alokasi tersebut, BPAN menilai diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara besaran anggaran dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.
BPAN juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada APH, terutama menyangkut pekerjaan fisik jalan usaha tani, pembangunan maupun peningkatan jalan desa, serta penggunaan dana penyertaan modal.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kondisi hasil pembangunan, volume dan kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, bukti pengeluaran, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
Langkah tersebut merupakan bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran negara di tingkat desa berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, sorotan terhadap sejumlah kegiatan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Pemerintah Desa Ulak Pandan juga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang menjadi perhatian. Hak jawab tetap menjadi bagian penting dalam pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat berimbang.
Dengan rencana pelaporan tersebut, BPAN berharap APH dapat melakukan penelaahan secara profesional dan objektif. Masyarakat pun menantikan kejelasan mengenai realisasi anggaran Dana Desa Ulak Pandan selama dua tahun terakhir, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar dapat dipastikan penggunaannya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Red/Tim