Dandim 0408/BS Klarifikasi Polemik KDKMP Tanjung Agung, Izin Pinjam Pakai Diklaim Terbit, Status Aset Pemkab Kaur dan Dugaan Penebangan Pohon Ru Jadi Sorotan

KAUR , Swara-Indonesia.com 02/11/2026 — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri. Di tengah klaim adanya persetujuan pinjam pakai lahan dari Pemerintah Kabupaten Kaur, muncul perbedaan keterangan dengan kepala desa serta pertanyaan mengenai status aset, dugaan penebangan pohon ru, dan penggunaan material pembangunan.

Persoalan tersebut sebelumnya mendapat klarifikasi dari Kolonel Inf. Aswin Suladi, yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Dandim 0408/BS. Dalam keterangannya, Aswin menyatakan bahwa pembangunan KDKMP telah melalui musyawarah desa dan mendapatkan persetujuan penggunaan lahan melalui mekanisme pinjam pakai aset pemerintah daerah.
Menurut Aswin, penentuan lokasi diawali dengan musyawarah di tingkat desa sebelum diajukan kepada Pemkab Kaur. Ia menyebut pemerintah daerah telah menyetujui pinjam pakai lahan untuk 43 titik pembangunan KDKMP, termasuk lokasi di Desa Tanjung Agung.
Persetujuan tersebut, menurutnya, ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang. Aswin juga mengaku memiliki dokumen pendukung, mulai dari undangan musyawarah desa, berita acara penetapan lokasi, dokumentasi survei, kesepakatan desa, hingga surat persetujuan pinjam pakai lahan.
Saat memberikan klarifikasi, Aswin menyebut progres pembangunan KDKMP Tanjung Agung telah mencapai sekitar 60–70 persen. Pekerjaan struktur bagian bawah, termasuk pemasangan batu dan dinding, dikatakan telah selesai, sedangkan pengerjaan atap dan tahap penyelesaian masih berlangsung.
Secara keseluruhan, dari 144 titik pembangunan KDKMP yang disebutkan Aswin, sebanyak 113 titik telah selesai dan 31 titik lainnya masih dalam pengerjaan.
Ia turut mengakui adanya miskomunikasi dengan kepala desa terkait pembangunan tersebut. Persoalan itu, menurutnya, akan diselesaikan melalui koordinasi.
Perbedaan Keterangan Kades dan Dandim Jadi Sorotan
Klaim tersebut berbanding berbeda dengan pernyataan Kepala Desa Tanjung Agung sebelumnya. Kades menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan KDKMP di lokasi tersebut.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses musyawarah, penetapan lokasi, serta pihak yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan penggunaan lahan.
Sorotan semakin menguat setelah Swara Bengkulu memperoleh dokumen berupa lampiran persetujuan pinjam pakai lahan atau aset milik Pemerintah Kabupaten Kaur tertanggal 5 Januari 2026.
Dalam dokumen pada daftar Kecamatan Maje, lokasi Desa Tanjung Agung tercantum dengan objek lahan “Danau Kembar (Tanah Sepadan Pantai)”. Namun, pada kolom pengguna barang terdapat keterangan “Belum Tercatat sebagai Aset Pemda”.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar terkait status lahan yang digunakan untuk pembangunan KDKMP.
Jika objek tanah belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah, apa dasar administrasi dan kewenangan yang digunakan dalam penerbitan persetujuan pinjam pakai tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Meski demikian, keterangan dalam lampiran tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persetujuan pinjam pakai tidak sah. Diperlukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, termasuk status penguasaan tanah, dasar hukum, dan kewenangan pihak yang menerbitkan persetujuan.
Dugaan Penebangan Pohon Ru dan Material Pasir Pantai
Persoalan pembangunan KDKMP Tanjung Agung tidak hanya berkaitan dengan administrasi penggunaan lahan. Sebelumnya, pembangunan tersebut juga menjadi sorotan atas dugaan penebangan puluhan pohon ru di sekitar lokasi.
Keberadaan kayu hasil penebangan memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari jumlah pohon yang ditebang, pihak yang melakukan penebangan, hingga ada atau tidaknya izin maupun persetujuan dari instansi berwenang.
Selain itu, terdapat dugaan penggunaan pasir pantai sebagai material pembangunan. Asal-usul material tersebut serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku perlu ditelusuri lebih lanjut.
Lokasi pembangunan yang disebut berada sekitar 50 meter dari garis pantai juga menjadi perhatian. Untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan sempadan pantai, diperlukan pengukuran resmi, penentuan garis pantai sebagai acuan, serta pemeriksaan terhadap aturan tata ruang dan perlindungan kawasan pesisir.
Dengan demikian, klarifikasi mengenai persetujuan pinjam pakai lahan belum otomatis menjawab persoalan dugaan penebangan pohon ru, penggunaan pasir pantai, maupun kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan kawasan pesisir.
Pemkab Kaur Diminta Membuka Dokumen dan Menjelaskan Status Lahan
Sejumlah persoalan yang muncul dalam pembangunan KDKMP Tanjung Agung membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan memberikan keterangan mengenai status tanah, dokumen persetujuan pinjam pakai, serta mekanisme administrasi yang digunakan. Pemerintah desa dan pelaksana pembangunan juga perlu menjelaskan perbedaan pernyataan terkait izin pembangunan di lokasi tersebut.
Instansi berwenang turut diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penebangan pohon ru, sumber material pasir pantai, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan perlindungan kawasan pesisir.
Klarifikasi Kolonel Inf. Aswin Suladi saat menjabat Pgs. Dandim 0408/BS menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, klaim tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen administrasi dan keterangan pihak lainnya agar persoalan dapat dipahami secara menyeluruh.
Pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat program KDKMP yang menjadi bagian dari pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar program tersebut terlaksana sesuai ketentuan hukum, administrasi, dan tata kelola yang berlaku.
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, sejumlah pertanyaan mengenai status lahan, proses perizinan, dan dugaan aktivitas di kawasan pesisir masih menunggu penjelasan resmi.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(Tim Investigasi/Redaksi)

Dugaan Ketidaksesuaian Realisasi Dana Desa Sungai Grong Disorot, Pembangunan SPAL Diminta Diaudit

LEBONG, Swara-Indonesia.com 02/11/2026— Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026 di Desa Sungai Grong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, mulai menjadi perhatian. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) memunculkan desakan agar pemerintah terkait melakukan peninjauan ulang dan pemeriksaan secara menyeluruh.
Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. Namun, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Grong, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi dan pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut tercatat memiliki volume 92 meter dengan anggaran sebesar Rp76.235.000.
Persoalan muncul setelah kondisi pekerjaan di lapangan disebut memperlihatkan dua jenis kegiatan, yakni pembangunan plat deker dan saluran pembuangan air limbah, yang tercantum dalam satu papan informasi kegiatan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai rincian volume pekerjaan, perhitungan anggaran, serta transparansi penggunaan dana. Terlebih, apabila dua pekerjaan berbeda digabungkan dalam satu informasi kegiatan, masyarakat dinilai perlu memperoleh penjelasan mengenai pembagian volume dan biaya masing-masing pekerjaan.
Sejumlah dugaan pun mengemuka, mulai dari kemungkinan ketidaksesuaian volume, harga satuan material, hingga pelaksanaan pekerjaan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Selain persoalan anggaran dan volume, fungsi bangunan SPAL juga menjadi perhatian. Pekerjaan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal kegiatan.
Meski demikian, dugaan adanya mark-up maupun penyimpangan anggaran tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh pihak berwenang.
Warga Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Salah seorang warga berinisial NC menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan SPAL perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
“Pelaksanaan realisasi Dana Desa, khususnya pembangunan saluran pembuangan air limbah, penting dilakukan peninjauan ulang dan pemeriksaan secara detail. Kami melihat adanya indikasi ketidaksesuaian, baik dari volume pekerjaan, pembelian material, maupun sistem pelaksanaannya,” ungkap NC saat diwawancarai.
Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Ia berharap pemerintah desa sebagai pengguna anggaran dapat menjalankan pembangunan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Pjs Kepala Desa Berikan Penjelasan
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sungai Grong, yang dikenal dengan sapaan Pak Bela, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Arga Makmur.
Terkait dua pekerjaan yang menjadi perhatian, ia menyampaikan bahwa keduanya tergabung dalam satu papan merek kegiatan.
“Saya masih di Arga Makmur, untuk dua kegiatan tergabung pada satu papan merek,” ujarnya.
Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan pekerjaan dan anggaran, yang bersangkutan menyampaikan bahwa daya baterai telepon selulernya hampir habis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah desa terkait dugaan ketidaksesuaian volume, rincian anggaran, maupun kondisi fisik pembangunan SPAL tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Pemerintah Desa Sungai Grong maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Diperlukan peninjauan lapangan, pemeriksaan dokumen perencanaan, serta evaluasi terhadap realisasi anggaran untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Red/DdKoboy

Polemik Iuran KIP Kuliah STIA Bengkulu Berlanjut, Kampus Kembalikan Dana kepada 224 Mahasiswa

BENGKULU, swara-indonesia.com 21/10/206 – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu mengembalikan dana iuran kepada mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah setelah polemik pungutan tersebut mendapat perhatian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 224 dari total 330 mahasiswa penerima KIP Kuliah dilaporkan telah menerima pengembalian dana.

Ketua STIA Bengkulu, Gustini, S.E., menyampaikan bahwa proses pengembalian dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi LLDikti Wilayah II dan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu. Pihak kampus juga melakukan evaluasi internal untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Gustini, tim LLDikti Wilayah II telah melakukan pemeriksaan langsung di STIA Bengkulu pada 7–8 Oktober 2026. Setelah menerima rekomendasi agar dana yang dihimpun dari mahasiswa penerima KIP Kuliah dikembalikan, kampus melakukan pendataan dan verifikasi sebelum memulai proses pengembalian pada 14 Oktober 2026.

“Setelah tim LLDikti melakukan pemeriksaan, kami menerima rekomendasi untuk mengembalikan uang mahasiswa. Rekomendasi tersebut langsung kami tindak lanjuti,” ujar Gustini.

Ia menjelaskan, nominal pengembalian tidak sama untuk setiap mahasiswa karena disesuaikan dengan jumlah iuran yang sebelumnya benar-benar dibayarkan. Berdasarkan pendataan kampus, terdapat mahasiswa yang membayar penuh, membayar sebagian, maupun tidak melakukan pembayaran.

Pengembalian dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing mahasiswa setelah data pembayaran dinyatakan sesuai hasil verifikasi.

Untuk mahasiswa yang merasa telah menyetorkan iuran tetapi belum menerima pengembalian, pihak kampus memberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2026 untuk menyampaikan bukti pembayaran. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan lanjutan.

“Kami tunggu sampai 31 Oktober 2026. Silakan melampirkan bukti setoran agar dapat kami verifikasi,” katanya.

Kampus Ambil Tanggung Jawab Pengembalian

Gustini mengungkapkan, iuran yang menjadi polemik sebelumnya dihimpun melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIA Bengkulu untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Sebagian dana tersebut, menurutnya, telah digunakan untuk berbagai kegiatan mahasiswa.

Meski penghimpunan dilakukan melalui organisasi mahasiswa, pihak STIA memutuskan mengambil tanggung jawab atas pengembalian dana yang telah disetorkan oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi LLDikti sekaligus upaya memperbaiki tata kelola penghimpunan dana di lingkungan kampus, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

Bantah Ada Instruksi Mempersulit Skripsi

Dalam keterangannya, Gustini turut menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan ancaman terhadap mahasiswa yang tidak membayar iuran, termasuk tudingan bahwa proses penyelesaian skripsi dapat dipersulit.

Ia membantah adanya kebijakan maupun instruksi dari pihak kampus kepada dosen untuk menghambat penyelesaian skripsi mahasiswa akibat persoalan pembayaran iuran.

“Tidak ada ancaman dari dosen kepada mahasiswa bahwa skripsinya akan dipersulit apabila tidak membayar uang iuran. Kalau memang ada mahasiswa yang mempunyai bukti terkait hal tersebut, silakan dilaporkan kepada Senat STIA Bengkulu agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Gustini menegaskan bahwa persoalan iuran tidak seharusnya dikaitkan dengan proses akademik mahasiswa. Ia meminta mahasiswa yang merasa mengalami tekanan atau ancaman agar menyampaikan laporan resmi disertai bukti sehingga dapat diperiksa secara objektif.

Wakil Ketua III Diberhentikan dari Jabatan

Selain pengembalian dana, STIA Bengkulu juga melakukan langkah evaluasi internal menyusul rekomendasi Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu. Gustini menyebut salah satu tindakan yang telah dilakukan adalah pemberhentian Wakil Ketua III STIA Bengkulu dari jabatannya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut organisasi atas persoalan yang terjadi. Dengan demikian, penanganan polemik tidak hanya diarahkan pada penyelesaian pengembalian dana mahasiswa, tetapi juga evaluasi terhadap tata kelola internal kampus.

Pihak STIA Bengkulu menyatakan persoalan tersebut menjadi bahan pembenahan, terutama dalam pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa dan mekanisme penghimpunan dana. Kampus berharap perbaikan tersebut dapat meningkatkan transparansi serta mencegah persoalan serupa terulang.

Sementara itu, proses pengembalian dana masih berlangsung bagi mahasiswa yang belum menerima haknya. Verifikasi bukti pembayaran hingga 31 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan yang disiapkan kampus untuk menuntaskan pengembalian tersebut.

Red/DedyKoboy

Danrem 041/Gamas Perkuat Sinergi dengan Media, Dorong Informasi Akurat dan Berimbang

BENGKULU, swara-indonesia.com 20/10/2026 – Komandan Korem (Danrem) 041/Garuda Emas (Gamas), Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, S.E., M.Han., mengajak insan pers di Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat kerja sama dengan TNI dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Jatmiko saat menggelar kegiatan Coffee Morning bersama awak media di Gazebo Lapangan Korem 041/Gamas, Senin (19/10/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai itu menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jajaran TNI dan media.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem didampingi Kasi Intel Korem 041/Gamas Budiman, Kasrem Edison Sinabutar, serta Kasi Pers Yudi Triawan.

Jatmiko mengatakan, media mempunyai peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan TNI, perkembangan situasi wilayah, hingga persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara insan pers dan jajaran Korem dinilai penting agar informasi dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Ia juga menegaskan bahwa Korem 041/Gamas terbuka terhadap laporan, masukan, maupun kritik yang disampaikan awak media. Setiap informasi yang diterima akan ditelusuri melalui proses pengecekan, klarifikasi, dan koordinasi dengan satuan maupun instansi terkait.

Menurutnya, keterbukaan komunikasi tersebut diperlukan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi secara tepat.

Selain memperkuat hubungan kelembagaan, Danrem mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pemberitaan di tengah pesatnya perkembangan media digital. Ia meminta awak media tetap mengedepankan verifikasi fakta dan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum menyebarluaskan informasi.

Jatmiko menilai, kecepatan penyampaian berita harus diimbangi dengan ketelitian agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru atau tidak utuh. Ia pun menegaskan bahwa TNI tidak menutup diri terhadap kritik maupun pemberitaan mengenai kekurangan yang terjadi di lapangan.

Paparkan Perkembangan Koperasi Merah Putih

Dalam pertemuan tersebut, Danrem turut menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, pembangunan dan kesiapan operasional koperasi terus dipantau melalui proses verifikasi dan validasi bersama kementerian serta instansi terkait.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap lokasi memenuhi persyaratan, mulai dari kesiapan bangunan, ketersediaan listrik dan air, hingga kelengkapan sarana serta prasarana pendukung sebelum koperasi mulai beroperasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Danrem, sebanyak 565 titik di Provinsi Bengkulu telah mencapai progres penyelesaian 100 persen. Sementara itu, sebanyak 81 titik tahap pertama di Kabupaten Bengkulu Utara juga dilaporkan telah selesai seluruhnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyelesaian pembangunan harus tetap diikuti pemeriksaan dan validasi agar fasilitas yang tersedia benar-benar memenuhi ketentuan operasional.

Dalam hal ini, Danrem berharap media turut berperan menyampaikan perkembangan program secara objektif kepada masyarakat, termasuk apabila terdapat kendala yang membutuhkan koordinasi dan penanganan lebih lanjut.

Dorong Kolaborasi untuk Kepentingan Publik

Jatmiko menegaskan, hubungan baik antara TNI dan insan pers tidak hanya bertujuan memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga mendukung kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi yang terbuka dan kredibel.

Ia mengajak para jurnalis untuk tidak ragu menjalin komunikasi dengan Korem 041/Gamas maupun jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di kabupaten dan kota apabila menemukan persoalan yang memerlukan perhatian TNI.

Melalui kegiatan Coffee Morning tersebut, Korem 041/Gamas berharap sinergi dengan media di Bengkulu semakin solid. Dengan komunikasi yang berkelanjutan dan profesional, berbagai informasi serta persoalan di lapangan diharapkan dapat ditangani secara lebih responsif, sekaligus mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman dan kondusif.

Red/DedyKoboy

Kasus VCS Oknum ASN Bengkulu Tengah Berlanjut, Suami Minta Persoalan Ditindaklanjuti

BENGKULU TENGAH, swara-indonesia.com 15/10/2026 — Persoalan dugaan video call seksual (VCS) yang menyeret seorang oknum ASN di lingkungan SMPN 21 Bengkulu Tengah kembali menjadi perhatian. Setelah sebelumnya pihak Dinas Pendidikan memberikan keterangan terkait hasil klarifikasi, kini suami dari oknum ASN tersebut turut menyampaikan pengakuannya mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Dalam keterangannya, sang suami mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bukan kali pertama diketahuinya. Ia menyebut hubungan istrinya dengan pria yang dimaksud telah berlangsung sekitar 1,5 tahun. Menurut pengakuannya, persoalan serupa sudah beberapa kali terungkap hingga akhirnya menjadi masalah serius dalam rumah tangga mereka.

Ia juga menyatakan bahwa sebelumnya kedua pihak telah menandatangani surat perjanjian agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Namun, menurutnya, adanya surat perjanjian tersebut belum menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Tak hanya itu, sang suami mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Bengkulu Tengah. Ia berharap laporan itu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, terutama karena pihak yang bersangkutan merupakan aparatur yang bekerja di lingkungan pendidikan.

Persoalkan Pengakuan Merasa Terhipnotis

Sorotan lain muncul terkait pengakuan oknum ASN tersebut yang sebelumnya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa dirinya merasa seperti tidak sadar atau terhipnotis saat melakukan video call.

Sang suami secara tegas mempertanyakan pengakuan tersebut. Ia menilai, apabila hubungan itu telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun dan kejadian serupa telah beberapa kali diketahui, alasan merasa terhipnotis perlu dijelaskan lebih lanjut.

Menurutnya, rentang waktu hubungan yang disebut telah berlangsung lama tersebut tidak sejalan dengan gambaran bahwa kejadian itu hanya berlangsung tanpa kesadaran.

Perbedaan keterangan antara suami dan oknum ASN tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun mengurangi kepercayaan terhadap proses klarifikasi yang telah dilakukan.

Meski demikian, bantahan sang suami merupakan keterangan dari salah satu pihak. Untuk memastikan duduk perkara, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari oknum ASN yang bersangkutan dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Disdik Telah Melakukan Pemeriksaan

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah menyatakan telah memanggil oknum ASN tersebut beserta kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Proses klarifikasi turut melibatkan Sekretaris Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta Kasubbag Kepegawaian.

Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa oknum tersebut mengakui pernah melakukan video call, tetapi menyatakan tidak sampai bertemu secara langsung dengan pria yang dimaksud. Keterangan itu telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dinas Pendidikan juga menyampaikan rencana pembinaan, penarikan sementara yang bersangkutan ke kantor dinas, serta pembebastugasan dari tempat kerja saat ini. Selain itu, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Dengan adanya keterangan baru dari suami, publik kini menanti apakah informasi mengenai dugaan kejadian berulang dan surat perjanjian sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan lanjutan.

Bupati Diminta Pastikan Penanganan Berjalan

Media akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk tindak lanjut laporan kepada Bupati Bengkulu Tengah serta langkah yang akan diambil Dinas Pendidikan dan BKPSDM.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan memastikan setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik ASN diperiksa secara objektif dan transparan. Jika terbukti terdapat pelanggaran, sanksi harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian apabila memenuhi persyaratan hukum.

Ketegasan dalam menegakkan aturan dinilai penting untuk menjaga integritas aparatur dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sebab, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan tidak hanya dituntut menjalankan tugas profesional, tetapi juga menaati ketentuan kedinasan yang berlaku.

Hingga kini, perkembangan penanganan kasus tersebut masih dinantikan. Media akan terus mengawal prosesnya agar setiap keterangan, hasil pemeriksaan, dan keputusan yang diambil dapat diketahui publik secara proporsional.

Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi oknum ASN yang bersangkutan, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah guna menjamin keberimbangan pemberitaan.

Red/DdKoboy

Hak Jawab Toko Bangunan SL: Akui Stempel Dipakai Tanpa Izin, Kasus Disebut Selesai di Inspektorat dan Kepolisian

KAUR, swara-indonesia.com 10/10/2026 — Pemilik Toko Bangunan berinisial (Ww)  akhirnya memberikan hak jawab terkait pemberitaan dugaan penyalahgunaan stempel toko untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan desa di Kabupaten Kaur. Dalam keterangannya, (Ww) membenarkan bahwa stempel tokonya pernah digunakan oleh sejumlah pemerintah desa tanpa sepengetahuannya. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut telah terjadi sekitar setahun lalu dan menurut keterangannya sudah diselesaikan melalui proses yang melibatkan Inspektorat serta kepolisian.
Keterangan (Ww) membuka sisi lain dari persoalan yang sebelumnya mencuat. Jika pemilik toko mengaku tidak pernah memberikan izin atas penggunaan stempel tersebut, bagaimana stempel itu bisa digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban desa? Apa yang sebenarnya diperiksa oleh pihak berwenang? Dan apakah penyelesaian secara damai berarti seluruh persoalan administrasi maupun dugaan pelanggaran hukum telah dinyatakan selesai?
Dalam hak jawabnya, (Ww)menyampaikan bahwa persoalan bermula ketika ia mendapati adanya penggunaan stempel tokonya tanpa sepengetahuannya. Ia mengaku baru menelusuri persoalan tersebut setelah menghadapi persoalan pajak ketika menangani proyek pengadaan toilet atau WC di Kota Manna.
“Ketika saya ada proyek besar kemarin, proyek pengadaan WC yang dapat di Kota Manna, saya mau bayar NPWP, pajak saya bengkak. Setelah saya selidiki dan tanya desa-desa, ternyata mereka memakai cap tanpa sepengetahuan saya,” demikian penjelasan (Ww) dalam hak jawabnya.
(Ww)menyebut dirinya telah menjalankan usaha toko bangunan selama kurang lebih 20 tahun. Karena itu, ia mengaku keberatan ketika identitas usahanya diduga digunakan dalam dokumen yang tidak diketahuinya.
Menurut nya, terdapat kurang lebih empat desa yang menggunakan stempel tokonya. Jumlah tersebut berbeda dari informasi awal yang menyebut sekitar lima hingga enam kepala desa. Perbedaan ini masih perlu diklarifikasi agar jumlah desa maupun pihak yang benar-benar berkaitan dengan persoalan tersebut tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Pernah Melapor ke Polres dan Polda
(Ww) menjelaskan bahwa dirinya sempat menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan. Ia mengaku melaporkan persoalan tersebut ke Polres Kaur, kemudian menyampaikan laporan ke Polda karena menurut keterangannya penanganan awal berlangsung lambat.
Namun, (Ww) menyatakan bahwa perkara itu kemudian ditangani langsung oleh Kapolres Kaur. Ia menyebut sejumlah pihak dari desa telah dipanggil dan diberikan somasi.
Ia juga mengatakan bahwa persoalan tersebut dibahas di kantor Inspektorat, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut pengakuannya, dalam pertemuan itu terdapat pengakuan mengenai kelalaian dari pihak desa.
Meski demikian, keterangan tersebut masih merupakan penjelasan dari pemilik toko. Untuk memastikan kronologi dan status penanganan perkara, perlu dikonfirmasi kepada Polres Kaur, Polda Bengkulu, serta Inspektorat mengenai laporan yang pernah diterima, tindak lanjut yang dilakukan, dan apakah terdapat dokumen resmi yang menyatakan perkara telah selesai.
Mengapa Berakhir Damai? Ini yang Masih Perlu Dijelaskan
Dalam keterangannya, (Ww) mengaku sebenarnya tidak ingin persoalan tersebut berakhir melalui perdamaian. Namun, ia menyebut adanya hubungan keluarga dan kedekatan personal dengan pihak-pihak yang berkaitan menjadi bagian dari situasi yang dihadapinya.
(Ww) juga menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang persoalan karena menganggap masalah tersebut telah lama diselesaikan.
Keterangan itu memunculkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: apakah perdamaian yang dilakukan hanya menyelesaikan kerugian pribadi pemilik toko, atau juga mencakup pemeriksaan terhadap dokumen SPJ dan penggunaan anggaran desa?
Perlu ditegaskan, keputusan seseorang untuk berdamai merupakan hak para pihak dalam batas yang diperbolehkan hukum. Namun, perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh aspek perkara telah diperiksa atau dinyatakan selesai oleh aparat penegak hukum.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, status penanganannya perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi, bukan hanya pernyataan bahwa perkara telah berdamai.
UU Tipikor: Apakah Perdamaian Menghentikan Proses Hukum?
Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat menjadi rujukan apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana yang sesuai.
Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Pasal 4 menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap penggunaan stempel tanpa izin otomatis merupakan korupsi. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana, termasuk kaitannya dengan penggunaan anggaran dan potensi kerugian negara.
Namun, jika pemeriksaan menemukan bahwa dokumen SPJ memang dibuat untuk menggambarkan transaksi yang tidak pernah terjadi dan terdapat unsur tindak pidana korupsi, perdamaian pribadi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.
Selain itu, dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak benar dapat memerlukan penilaian berdasarkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Penentuan pasal yang tepat harus dilakukan setelah bentuk dokumen, perbuatan, waktu kejadian, dan bukti diperiksa.
Inspektorat dan Kepolisian Perlu Memperjelas Status Perkara
Pengakuan (Ww) bahwa persoalan telah dibahas di kantor Inspektorat dan ditangani oleh kepolisian menjadi bagian penting yang perlu diverifikasi.
Ada beberapa hal yang masih perlu dijelaskan kepada publik:
Apakah laporan SL tercatat secara resmi di Polres Kaur atau Polda Bengkulu, dan bagaimana status akhirnya?
Apakah penanganan kepolisian dihentikan secara resmi, atau hanya tidak dilanjutkan setelah para pihak berdamai?
Apakah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen SPJ, bukti transaksi, serta penggunaan stempel toko?
Apakah terdapat laporan hasil pemeriksaan atau rekomendasi tertulis dari Inspektorat?
Apakah ditemukan kerugian keuangan desa atau negara, atau persoalan yang ditangani hanya berkaitan dengan kerugian pribadi pemilik toko?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengabaikan hak para pihak yang telah berdamai, melainkan untuk membedakan penyelesaian sengketa pribadi dari penanganan dugaan pelanggaran yang mungkin berkaitan dengan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai penanganan oleh kepolisian dan Inspektorat masih berdasarkan penjelasan SL. Redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan status akhir perkara tersebut.
Hak Jawab Dihormati, Penelusuran Tetap Berjalan
Pemberitaan ini memuat hak jawab pemilik Toko Bangunan SL untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi, laporan yang pernah dilakukan, dan alasan dirinya tidak ingin memperpanjang persoalan.
Di sisi lain, keterangan tersebut belum dapat menggantikan konfirmasi resmi dari kepolisian dan Inspektorat. Kepala desa maupun pihak lain yang disebut dalam persoalan ini juga berhak memberikan klarifikasi mengenai penggunaan stempel, keabsahan dokumen, dan proses penyelesaian yang mereka jalani.
Prinsip ini sejalan dengan fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.
Inti persoalan ini bukan semata-mata mengapa pemilik toko memilih berdamai, melainkan apakah dugaan penggunaan stempel tanpa izin telah diperiksa secara menyeluruh dan apakah dokumen pertanggungjawaban anggaran desa yang berkaitan dengannya benar-benar sah.
Publik berhak mengetahui status penanganan perkara melalui informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan adanya pelanggaran, pihak-pihak yang disebut tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Red/Beny

Stempel Toko Bangunan Dipakai untuk SPJ Fiktif, Diduga Kades Kaur Jadi Ajang Pemerasan Persoalan Berujung “Damai”

KAUR, swara-indonesia.com 7/10/2026— Dugaan penggunaan stempel toko bangunan SL untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga fiktif di Kabupaten Kaur mulai mengarah pada persoalan yang lebih luas. Bukan hanya pihak yang menggunakan stempel yang menjadi sorotan, tetapi juga pihak toko bangunan SL yang stempelnya diduga digunakan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan tersebut bermula ketika stempel toko bangunan SL berada di tangan Kepala Desa Tuguk. Dalam perkembangannya, stempel tersebut diduga digunakan berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban sejumlah kegiatan desa.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana stempel toko SL bisa berada di tangan pihak lain dan untuk kepentingan apa penggunaannya? Sebab, pihak toko bangunan disebut mengaku tidak mengetahui bahwa stempel tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi SPJ yang diduga tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dari informasi yang berkembang, toko bangunan SL sebelumnya disebut memiliki komunikasi atau penawaran dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Kaur. Namun, dugaan penggunaan stempel untuk kepentingan SPJ disebut berada di luar pengetahuan pihak toko.

Pihak Toko Mengaku Dirugikan, Tetapi Berujung Penyelesaian

Persoalan semakin menarik perhatian ketika pihak toko bangunan SL disebut mengetahui adanya dugaan penggunaan stempel tersebut untuk dokumen SPJ.

Pihak toko disebut merasa dirugikan dan sempat menyatakan akan menempuh jalur hukum. Sikap tersebut menimbulkan dugaan bahwa persoalan penggunaan identitas usaha mereka bukan perkara sepele.

Namun, di tengah rencana tersebut, muncul upaya penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang berkaitan.

Di sinilah muncul pertanyaan investigatif berikutnya: apa yang sebenarnya menjadi dasar hingga persoalan yang semula disebut merugikan pihak toko kemudian berakhir melalui penyelesaian secara damai?

Narasumber menyebut persoalan tersebut bahkan melibatkan sekitar lima hingga enam kepala desa yang disebut telah menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai.

Kondisi tersebut tentu perlu diperjelas. Apakah penggunaan stempel memang terjadi tanpa sepengetahuan toko? Jika benar, mengapa persoalan tersebut tidak langsung diproses melalui jalur hukum sebagaimana rencana awal? Dan apakah seluruh pihak yang disebut telah memberikan penjelasan mengenai penggunaan stempel tersebut?

Toko Bangunan SL Juga Perlu Memberikan Klarifikasi

Jika pihak toko SL benar-benar tidak mengetahui penggunaan stempel untuk SPJ yang diduga fiktif, maka toko juga memiliki kepentingan untuk menjelaskan bagaimana stempel tersebut bisa berada di luar penguasaan mereka.

Apalagi, apabila identitas toko dicantumkan dalam nota, kuitansi, atau dokumen pertanggungjawaban desa, maka pihak toko semestinya dapat menerangkan apakah benar pernah terjadi transaksi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Pertanyaan lainnya adalah apakah toko pernah menyerahkan barang sesuai nilai yang tercantum dalam SPJ, kepada siapa barang diberikan, kapan transaksi berlangsung, dan apakah terdapat bukti pembayaran maupun pencatatan transaksi.

Hal tersebut penting karena stempel toko bukan sekadar cap administrasi. Ketika digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban, keberadaannya dapat memberikan kesan bahwa transaksi atau pembelian memang dilakukan melalui toko tersebut.

Ada Upaya Damai, Tetapi Persoalan Belum Otomatis Selesai

Adanya penyelesaian secara damai juga tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengetahui fakta sebenarnya, terutama apabila dokumen yang dipersoalkan berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran desa.

Jika benar terdapat SPJ yang tidak menggambarkan transaksi sebenarnya, maka yang perlu diperiksa bukan hanya siapa yang menggunakan stempel, tetapi juga siapa yang membuat dokumen, siapa yang menyerahkan atau menerima dokumen, apakah barang benar-benar tersedia, serta apakah anggaran desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Termasuk pihak toko bangunan SL, perlu dipastikan apakah mereka benar-benar hanya menjadi pihak yang stempelnya digunakan tanpa sepengetahuan, atau terdapat keterlibatan lain dalam proses penerbitan dokumen tersebut.

Dengan demikian, persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang pertama kali meminta stempel, bagaimana stempel tersebut berpindah tangan, berapa banyak SPJ yang menggunakan stempel tersebut, apakah transaksi dalam SPJ benar-benar terjadi, serta bagaimana proses penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah seorang kepala desa yang dikonfirmasi membenarkan adanya persoalan tersebut, termasuk informasi mengenai sejumlah kepala desa yang disebut telah menyelesaikan persoalan melalui jalur damai.

Namun, dugaan penggunaan stempel untuk SPJ fiktif tetap membutuhkan pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan pihak berwenang. Belum dapat disimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

Berita ini juga membuka ruang bagi pihak toko bangunan SL, kepala desa, maupun pihak lain yang disebut dalam persoalan tersebut untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi keberimbangan pemberitaan.

Red/Beny

Kasus VCS Oknum ASN SMPN 21 Bengkulu Tengah Masuk BAP, Bupati Didorong Tegakkan Disiplin Aparatur

BENGKULU TENGAH, swara-indonesia.com 5/10/2026 — Persoalan dugaan video call seksual (VCS) yang melibatkan oknum ASN yang bertugas di lingkungan SMPN 21 Bengkulu Tengah memasuki tahap penanganan oleh Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah..

BPAN LAI Provinsi Bengkulu, akan menyampaikan Surat Resmi yang di tujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah, dengan meminta agar ada sangsi tegas berupa Pemecatan Sebagaimana yang di atur PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan aturan perluasannya, perbuatan asusila masuk dalam kategori Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat.

Jenis sanksi berat yang dapat dijatuhkan meliputi, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pemecatan).

Jika pelanggaran tersebut terbukti mencoreng nama baik instansi secara luas atau dilakukan di lingkungan kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan sanksi pemecatan langsung melalui Sidang Kode Etik.

Dalam proses klarifikasi tersebut, pihak Dinas Pendidikan melibatkan sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekretaris Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta Kasubbag Kepegawaian.

“Yang bersangkutan telah kami panggil, termasuk kepala sekolah. Tadi ada saya, Pak Sekretaris, pengawas sekolah dan Kasubbag Kepegawaian,” ujar pihak Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah.

Dinas Pendidikan menjelaskan, langkah yang dilakukan merupakan bagian dari proses penanganan sesuai ketentuan disiplin ASN. Pihaknya terlebih dahulu meminta klarifikasi langsung kepada oknum yang bersangkutan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dari hasil klarifikasi dan berita acara pemeriksaan (BAP), oknum tersebut mengakui pernah melakukan video call dengan seorang pria. Namun, menurut pengakuannya kepada Dinas Pendidikan, komunikasi tersebut hanya sebatas video call dan tidak sampai terjadi pertemuan secara langsung.

Oknum tersebut juga memberikan keterangan bahwa ketika kejadian berlangsung dirinya berada dalam kondisi seperti tidak sadar.

“Kami minta klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Tadi beliau memang mengakui pernah ada video call. Pengakuan beliau hanya video call saja, tidak sampai bertemu, hanya sekadar VC dan dilakukan dalam kondisi seperti rasa tidak sadar,” jelas pihak Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan menyatakan proses pemeriksaan dan klarifikasi telah dituangkan dalam BAP. Selanjutnya, oknum tersebut rencananya akan mendapatkan pembinaan dan untuk sementara ditarik ke Dinas Pendidikan serta dibebastugaskan dari tempatnya bertugas saat ini.

Langkah tersebut disebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sembari proses penanganan administratif terus berjalan. Dinas Pendidikan juga menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut kepada BKPSDM untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Insyaallah dalam minggu ini atau besok yang bersangkutan akan kami bina dulu. Akan kami tarik dulu ke Dinas Pendidikan dan dibebastugaskan di tempat dia bekerja sekarang. Kami juga sudah melaporkan ke BKPSDM,” ungkapnya.

Media Akan Terus Pantau

Perkembangan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut aparatur yang bekerja di lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter dan keteladanan bagi peserta didik.

Media akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk memastikan tindak lanjut yang disampaikan Dinas Pendidikan benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebatas pemanggilan serta pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Bupati, juga diharapkan memastikan setiap pelanggaran disiplin yang terbukti dilakukan oleh ASN maupun PPPK ditangani secara tegas, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika hasil pemeriksaan resmi nantinya menyatakan adanya pelanggaran berat terhadap disiplin atau kode etik, maka sanksi harus diberikan sesuai aturan, termasuk kemungkinan pemberhentian apabila memang memenuhi ketentuan untuk itu.

Ketegasan tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas aparatur dan mencegah perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Namun demikian, seluruh proses tetap harus mengedepankan asas pemeriksaan yang objektif dan memberikan hak klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Media juga akan terus membuka ruang hak jawab apabila terdapat keterangan atau perkembangan baru dari oknum ASN, Dinas Pendidikan, BKPSDM, maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Red/DdKoboy

Revitalisasi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu Disorot, Dugaan Kejanggalan Konstruksi dan Mutu Pekerjaan Dipertanyakan

BENGKULU, swara-indonesia.com 3/10/2026— Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah kini menjadi sorotan di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Dugaan adanya kejanggalan pada sejumlah item pekerjaan memunculkan pertanyaan mengenai standar mutu dan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut.

SMA Negeri 6 Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Pratu Aidot RT 06 RW 02, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, pada tahun 2026 tercatat mendapatkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan nilai anggaran Rp1.026.036.000 yang bersumber dari APBN.

Program tersebut mencakup sejumlah pekerjaan, di antaranya rehabilitasi 8 ruang kelas belajar (RKB) serta rehabilitasi 2 toilet, masing-masing untuk putra dan putri.

Program revitalisasi pada dasarnya diarahkan untuk memastikan satuan pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, nyaman, dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi bagian penting yang semestinya tidak hanya dilihat dari terselesaikannya bangunan, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi teknis dan standar konstruksinya.

Dugaan Kejanggalan pada Kerangka Atap

Hasil pemantauan terhadap pekerjaan revitalisasi tersebut menemukan adanya bagian konstruksi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, salah satunya pada kerangka atap.

Jarak antarbagian kerangka atap pada sejumlah titik disebut terlihat lebih dari 120 sentimeter. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemasangan kerangka telah dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan konstruksi yang menjadi acuan program.

Namun, temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah menyalahi standar. Diperlukan pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan dokumen pekerjaan untuk memastikan apakah ukuran, jarak, material, serta metode pemasangan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Di sinilah persoalan pengawasan menjadi penting.

Sebab, apabila benar terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi namun tetap dinyatakan memenuhi pekerjaan, maka kondisi tersebut patut dipertanyakan karena dapat berpengaruh terhadap kualitas, keamanan, dan umur bangunan yang menggunakan uang negara.

Anggaran Besar, Mutu Pekerjaan Dipertanyakan

Dengan nilai program mencapai lebih dari Rp1 miliar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direalisasikan dan apakah setiap pekerjaan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata mengenai berapa besar anggaran yang digunakan, melainkan apakah hasil pekerjaan sebanding dengan anggaran yang dibelanjakan dan apakah seluruh proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, perlu diketahui siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana proses pemeriksaan pekerjaan dilakukan, serta apakah terdapat mekanisme perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai.

Dugaan adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek tersebut juga belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat pengurangan mutu atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, persoalan tersebut tentunya perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dalam pelaksanaan program revitalisasi, transparansi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan.

Karena itu, beberapa pertanyaan publik masih membutuhkan jawaban: siapa pelaksana pekerjaan, siapa yang melakukan pengawasan teknis, bagaimana spesifikasi pekerjaan ditetapkan, apakah pekerjaan telah diperiksa sebelum dinyatakan selesai, serta apakah terdapat hasil pemeriksaan atau dokumentasi serah terima pekerjaan?

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMA Negeri 6 Kota Bengkulu maupun Panitia Pelaksana Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan kejanggalan tersebut.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak sekolah maupun P2SP tetap diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu dapat disampaikan secara berimbang.

Publik juga patut menunggu penjelasan dari instansi terkait mengenai standar teknis yang digunakan, hasil pengawasan pekerjaan, serta apakah terdapat pemeriksaan terhadap kualitas konstruksi bangunan.

Jika seluruh pekerjaan ternyata telah sesuai spesifikasi dan standar teknis yang berlaku, maka klarifikasi tersebut penting untuk menjawab keraguan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan langkah perbaikan maupun pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara tersebut.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp1,026 miliar, pertanyaan mengenai mutu pekerjaan bukan sekadar persoalan teknis bangunan, tetapi juga menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Red/DdKoboy

Dana Desa Ganda Suli Tahun 2024–2025 Jadi Sorotan, BPAN Siapkan Laporan ke APH

KAUR, swara-indonesia.com 2/10/2026 — Pengelolaan Dana Desa Ganda Suli, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, mendapat perhatian dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah pos anggaran dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025 disebut perlu dilakukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan data penyaluran yang menjadi perhatian BPAN, pada 2024 Desa Ganda Suli memperoleh pagu Dana Desa sebesar Rp660.203.000. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sebesar Rp364.430.600 atau 55,20 persen, sementara tahap kedua mencapai Rp295.772.400 atau 44,80 persen.

Dalam rincian penggunaan Dana Desa 2024, tercatat anggaran sebesar Rp474.467.000 untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani. Selain itu, terdapat alokasi Rp19.806.000 untuk operasional pemerintah desa, Rp27.300.000 untuk sarana perkantoran, Rp41.600.000 untuk pembinaan LKMD/LPM/LPMD, serta Rp57.600.000 untuk keadaan mendesak.

Sementara itu, pada 2025 pagu Dana Desa Ganda Suli tercatat sebesar Rp629.808.000. Penyalurannya kembali dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp366.785.920 atau 58,24 persen, sedangkan tahap kedua sebesar Rp263.022.080 atau 41,76 persen.

Sejumlah penggunaan anggaran pada 2025 turut menjadi perhatian. Di antaranya anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jembatan milik desa masing-masing sebesar Rp281.471.000 dan Rp39.501.000. Selain itu terdapat anggaran penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp55.680.000, keadaan mendesak Rp50.400.000, serta penyertaan modal sebesar Rp70.000.000.

BPAN menyampaikan bahwa sejumlah pos tersebut akan ditindaklanjuti melalui laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Beberapa penggunaan anggaran yang menjadi fokus perhatian meliputi pembangunan jalan usaha tani, jembatan, kegiatan Posyandu, penyertaan modal, anggaran keadaan mendesak, serta pos lainnya yang memiliki nilai cukup besar.

Menurut BPAN, pelaporan tersebut dimaksudkan agar penggunaan Dana Desa dapat diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, kondisi fisik pekerjaan, hingga dokumen pertanggungjawaban pemerintah desa.

Namun demikian, adanya sorotan terhadap sejumlah pos anggaran tersebut belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan. Diperlukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang tercantum, realisasi kegiatan, volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Desa Ganda Suli juga memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap sejumlah penggunaan anggaran yang menjadi perhatian BPAN. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Ganda Suli terkait seluruh pos anggaran yang disorot tersebut.

BPAN menyatakan, laporan yang nantinya disampaikan kepada APH diharapkan dapat menjadi langkah untuk menelusuri pengelolaan Dana Desa Ganda Suli tahun 2024 dan 2025, sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Red/Tim

Danau Kembar Tanjung Agung Menanti Kebangkitan, Dulu Ramai Kini Terpuruk Akibat Banjir

KAUR, swara-indonesia.com 1/10/2026— Sebelum diterjang banjir bandang berulang kali, Danau Kembar yang berada di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu, dikenal sebagai salah satu kawasan wisata yang cukup ramai dikunjungi masyarakat.

Keindahan alam yang ditawarkan menjadi daya tarik utama. Suasana sejuk, air danau yang tenang, hamparan pasir putih serta suara deburan ombak laut menjadi perpaduan alam yang membuat pengunjung merasa nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Daya tarik Danau Kembar bahkan menyebar dari cerita para pengunjung yang pernah datang. Informasi mengenai keindahan kawasan tersebut berkembang dari mulut ke mulut hingga menarik wisatawan dari luar desa dan luar daerah untuk datang menikmati suasana alamnya.

Tidak hanya mengandalkan keindahan alam, kawasan wisata tersebut juga pernah ditata dengan berbagai fasilitas pendukung. Pengunjung, khususnya keluarga yang membawa anak-anak, dapat menikmati sejumlah wahana permainan seperti ketek bebek dan bola air.

Selain itu, tersedia pula tempat bersantai serta jembatan pelangi yang menjadi salah satu bagian dari penataan kawasan wisata. Keberadaan berbagai fasilitas tersebut membuat Danau Kembar tidak hanya menjadi tempat menikmati pemandangan, tetapi juga menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat.

Pengelolaan wisata dilakukan oleh BUMDes Raja Madani Desa Tanjung Agung dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Aktivitas wisata yang berjalan kala itu turut memberikan dampak terhadap perekonomian warga.

Masyarakat memiliki kesempatan membuka usaha di sekitar maupun di dalam kawasan wisata. Pedagang dapat menjajakan makanan dan minuman kepada pengunjung, sementara aktivitas wisata juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa.

Dampak ekonomi tersebut semakin terasa ketika memasuki musim libur panjang, Tahun Baru, Lebaran dan hari-hari besar lainnya. Jumlah pengunjung yang meningkat membuat kawasan Danau Kembar menjadi salah satu titik berkumpulnya masyarakat untuk menikmati liburan.

Namun, geliat wisata tersebut perlahan terhenti setelah kawasan Danau Kembar berulang kali diterjang banjir bandang.

Bencana tersebut tidak hanya merusak sejumlah fasilitas yang telah dibangun, tetapi juga berdampak terhadap kondisi kawasan wisata. Bahkan, banjir bandang disebut menyebabkan bagian muara terbelah dan air laut naik hingga masuk ke kawasan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lokasi wisata.

Kerusakan tersebut bukan terjadi hanya sekali. Setiap kali fasilitas diperbaiki, hujan dengan intensitas tinggi kembali berpotensi memicu banjir bandang yang kemudian merusak fasilitas yang telah dibangun.

Kondisi itu membuat pemerintah desa menghadapi persoalan cukup berat untuk kembali menghidupkan Danau Kembar. Di satu sisi, potensi wisata dan manfaat ekonominya bagi masyarakat masih cukup besar. Namun di sisi lain, pembangunan kembali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara ancaman kerusakan akibat banjir masih menjadi pertimbangan.

Pemerintah desa pun memilih lebih berhati-hati untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran sebelum ada penanganan yang dapat memberikan kepastian terhadap kondisi kawasan tersebut.

Kepala Desa Tanjung Agung, Herlen Sumarni, S.Pd, mengatakan pihak desa sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mengajukan proposal kepada pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Dinas Pariwisata serta pemerintah pusat.

“Sudah sering kami membuat proposal ke dinas pariwisata, baik kabupaten maupun provinsi, bahkan ke Kementerian Pariwisata pusat. Namun sampai saat ini belum ada kabar,” kata Herlen.

Menurutnya, persoalan Danau Kembar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas wisata, tetapi juga membutuhkan penanganan terhadap kondisi kawasan yang selama ini terdampak banjir bandang.

Sebab, pembangunan fasilitas baru tanpa memperhitungkan risiko kerusakan akibat bencana dikhawatirkan kembali menimbulkan kerugian. Karena itu, diperlukan dukungan dan penanganan yang lebih komprehensif agar kawasan wisata tersebut dapat dibangun kembali secara berkelanjutan.

Meski saat ini kondisinya belum kembali seperti sebelumnya, pemerintah desa masih melihat Danau Kembar sebagai aset potensi wisata yang memiliki peluang untuk dikembangkan.

Apabila kawasan tersebut dapat ditata dan dibangun kembali dengan dukungan anggaran serta penanganan yang tepat, Danau Kembar berpotensi kembali menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Kaur.

Kebangkitan Danau Kembar juga diharapkan tidak hanya mengembalikan wajah kawasan wisata, tetapi turut menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Desa Tanjung Agung yang sebelumnya menggantungkan sebagian penghasilan dari aktivitas wisata.

“Harapan kami ke depan wisata ini mendapat perhatian dari dinas terkait untuk dibangun kembali. Kami ingin Danau Kembar kembali menjadi destinasi wisata Kabupaten Kaur dan menjadi salah satu tujuan utama para pengunjung,” tutup Herlen.

Red/Tim

Danau Kembar Pernah Jadi Primadona, Kini Kawasan Disorot Seiring Pembangunan Kopdes

KAUR, Swara-indonesia.com 1/10/2026 — Sebelum rusak akibat banjir bandang, Danau Kembar di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, pernah menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat dari dalam maupun luar daerah.

Daya tariknya bukan hanya panorama alam berupa suasana sejuk, air danau yang tenang, hamparan pasir putih serta deburan ombak. Kawasan tersebut juga pernah ditata dengan berbagai fasilitas penunjang sehingga pengunjung dapat menikmati wisata bersama keluarga.

Di dalam kawasan wisata terdapat sejumlah wahana dan fasilitas, seperti ketek bebek, bola air, tempat bersantai hingga jembatan pelangi yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Penataan kawasan dan keberadaan fasilitas tersebut membuat Danau Kembar tidak sekadar menawarkan pemandangan alam, tetapi juga menjadi tempat rekreasi keluarga.

Wisata tersebut dikelola melalui BUMDes Raja Madani Desa Tanjung Agung, dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaannya juga memberikan dampak ekonomi bagi warga karena masyarakat dapat berjualan di kawasan wisata sekaligus memperoleh lapangan pekerjaan.

Terlebih saat Tahun Baru, Lebaran dan hari besar lainnya, jumlah pengunjung disebut dapat meningkat hingga kawasan wisata dipadati wisatawan.

Rusak Diterjang Banjir

Namun, kondisi Danau Kembar kemudian berubah setelah kawasan tersebut beberapa kali diterjang banjir bandang. Banjir disebut merusak berbagai fasilitas wisata, bahkan sempat membelah bagian muara dan menyebabkan air laut masuk ke kawasan tersebut.

Pemerintah desa sempat melakukan pembenahan setelah kerusakan terjadi. Namun, ketika hujan lebat kembali turun, banjir bandang kembali datang dan merusak fasilitas yang telah dibangun.

Kondisi itu membuat pemerintah desa belum kembali membangun kawasan wisata secara besar-besaran karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kepala Desa Tanjung Agung, Herlen Sumarni, S.Pd., mengatakan pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan proposal kepada pihak terkait, mulai dari Dinas Pariwisata hingga Kementerian Pariwisata, dengan harapan Danau Kembar dapat kembali dibangun.

“Semoga ke depannya wisata ini mendapat perhatian dari dinas terkait untuk dibangun kembali agar menjadi destinasi wisata Kabupaten Kaur yang menjadi tujuan utama para pengunjung,” ujar Herlen.

Di Tengah Kondisi Wisata, Muncul Pembangunan Kopdes

Kini, kawasan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sekitar kawasan Danau Kembar.

Sebelumnya, media menemukan dugaan penebangan sejumlah pohon ru di lokasi pembangunan. Batang-batang kayu terlihat menumpuk di sekitar area pekerjaan.

Selain persoalan pohon, muncul pula pertanyaan mengenai status lahan, dasar izin pembangunan, penggunaan material yang disebut pasir pantai serta kesesuaiannya dengan RAB.

Sorotan tersebut menjadi semakin penting karena kawasan Danau Kembar memiliki riwayat sebagai lokasi wisata yang pernah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Dengan adanya pembangunan baru, masyarakat tentu berkepentingan mengetahui bagaimana penataan kawasan tersebut ke depan, termasuk apakah keberadaan bangunan Kopdes akan tetap memperhatikan fungsi kawasan wisata dan fasilitas yang sebelumnya pernah menjadi daya tarik Danau Kembar.

Pembangunan Kopdes sendiri merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Karena itu, persoalan yang perlu dipastikan bukan keberadaan programnya, melainkan bagaimana pembangunan dilaksanakan, dasar pemanfaatan lahannya, serta apakah seluruh prosesnya sesuai aturan dan tidak menghilangkan potensi ekonomi masyarakat dari sektor wisata.

Danau Kembar pernah menjadi tempat warga mencari penghasilan melalui aktivitas wisata. Dengan kondisi tersebut, pembangunan di kawasan ini perlu memperhatikan aspek penataan ruang, lingkungan, fasilitas wisata dan kepentingan masyarakat secara bersamaan.

Media akan terus menelusuri dasar pembangunan Kopdes, status lahan, persoalan penebangan pohon serta rencana penataan kawasan Danau Kembar. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pemerintah desa, kontraktor, pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya.

Red/Tim

Dugaan Potongan Fee Proyek Drainase Rp27 Juta Mencuat, Pekerja Keluhkan Dampaknya

BENGKULU, swara-indonesia.com 30/09/2026 — Dugaan adanya potongan terhadap anggaran pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan di Kota Bengkulu mencuat. Informasi yang dihimpun menyebut adanya potongan yang diduga mencapai Rp27 juta, dan nilai tersebut disebut-sebut belum memperhitungkan kewajiban pajak sebesar 13 persen.

Proyek tersebut merupakan kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Drainase Jl. Pancur Mas RT 10, Kelurahan Sukarami (SDN 66), yang tercantum pada papan informasi proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu.

Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp199.146.000, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, mulai 30 Juli 2026 hingga 27 Oktober 2026. Pelaksana pekerjaan tercantum CV Ya Latif Mulia, sedangkan konsultan pengawas CV Nugraha Consultant.

Namun, di tengah pelaksanaan pekerjaan, muncul informasi mengenai dugaan potongan terhadap anggaran yang diterima pelaksana.

Seorang narasumber yang mengetahui kondisi pekerjaan tersebut mengungkapkan, apabila anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang seharusnya, pekerjaan diyakini dapat berjalan lebih cepat dan melibatkan tenaga kerja yang lebih memadai.

“Kalau besaran yang diterima sesuai anggaran pekerjaan, sebenarnya pekerjaan bisa cepat selesai. Itu juga berpengaruh terhadap pekerja lainnya,” ungkap narasumber.

Menurutnya, keterbatasan anggaran yang diduga terjadi setelah adanya potongan membuat kondisi di lapangan menjadi berat bagi pekerja.

Bahkan, narasumber mengaku pernah bekerja seorang diri untuk mengerjakan bagian pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan oleh beberapa orang.

“Kadang saya hanya sendiri, ngaduk semen sendiri dari ujung ke ujung,” ujarnya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur pembiayaan pekerjaan setelah adanya dugaan potongan tersebut. Terlebih, angka Rp27 juta yang disebut sebagai potongan itu diklaim belum dikurangi dengan kewajiban pajak sekitar 13 persen.

Jika informasi tersebut benar, maka publik tentu patut mengetahui ke mana aliran potongan tersebut, siapa yang meminta, atas dasar apa potongan dilakukan, dan apakah potongan tersebut tercantum dalam mekanisme resmi pengadaan maupun kontrak pekerjaan.

Sebab, nilai kontrak yang tertera pada papan proyek merupakan informasi publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Setiap pengurangan atau pungutan terhadap nilai pekerjaan tentu perlu memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.

Nama Kadis PUPR Disebut, Konfirmasi Masih Ditunggu

Informasi yang beredar bahkan mengarah pada dugaan keterlibatan pihak pimpinan Dinas PUPR Kota Bengkulu dalam persoalan tersebut. Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan masih memerlukan konfirmasi serta bukti pendukung.

Media masih melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah benar terdapat permintaan atau pemotongan sebesar Rp27 juta, siapa pihak yang menerima atau meminta potongan tersebut, serta apakah terdapat dokumen atau bukti transaksi yang dapat menguatkan informasi tersebut.

Kadis PUPR Kota Bengkulu juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran proyek, nilai yang diterima pelaksana, serta apakah terdapat potongan di luar kewajiban pajak dan ketentuan kontrak.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas PUPR Kota Bengkulu maupun pihak pelaksana untuk memberikan penjelasan secara utuh mengenai dugaan tersebut.

Red/DdKoboy

Kades Tanjung Agung Angkat Bicara: Danau Kembar Disebut Belum Tercatat sebagai Aset Daerah, Izin Pembangunan Kopdes Dipertanyakan

KAUR, Swara-indonesia.com 30/09/2026 — Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, kembali bergulir. Kali ini, Kepala Desa Tanjung Agung turut angkat bicara setelah melakukan penelusuran terkait status lahan yang menjadi lokasi pembangunan.

Kepala Desa Tanjung Agung mengatakan dirinya baru saja mendatangi kantor Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan penelusuran mengenai status lahan yang dikenal masyarakat sebagai Danau Kembar atau kawasan yang berada di sekitar sempadan pantai.

Menurutnya, dari penelusuran tersebut, kawasan Danau Kembar yang dimaksud disebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kaur maupun sebagai aset Dinas Pariwisata.

“Saya baru pulang dari kantor Sekda, melakukan penelusuran. Ternyata Danau Kembar (sempadan pantai) belum tercatat sebagai aset daerah ataupun Dinas Pariwisata,” ujar Kepala Desa Tanjung Agung kepada media.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan Kepala Desa terkait sebelumnya munculnya keterangan mengenai status lahan yang disebut-sebut sebagai lahan milik pemerintah daerah.

Kades Tegaskan Tidak Pernah Memberikan Izin

Lebih lanjut, Kepala Desa menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tanah di lokasi tersebut.

Ia menjelaskan, kawasan yang berada dalam radius tertentu dari garis pantai memiliki ketentuan tersendiri, sehingga dirinya tidak ingin mengambil keputusan yang berada di luar kewenangannya.

“Sedangkan saya di desa ini tidak berhak mengeluarkan surat tanah apa pun bentuknya karena mengingat 100 meter dari pantai,” katanya.

Menurutnya, apabila pemerintah desa saja tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat terkait tanah di lokasi tersebut, maka dirinya juga tidak memiliki dasar untuk memberikan izin terhadap pembangunan di kawasan yang dimaksud.

“Jangankan kepala desa, untuk pembuatan sertifikat saja tidak bisa,” ujarnya.

Kepala Desa kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lokasi tersebut.

“Nah, jadi saya jelas-jelas tidak bisa dan tidak mau memberikan izin. Karena jika itu terjadi, maka saya yang akan mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

Pernyataan Kepala Desa tersebut menjadi penting karena sebelumnya muncul keterangan dari Babinsa yang menyebut pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya permohonan dan persetujuan.

Babinsa juga sebelumnya menyampaikan bahwa dokumen pembangunan disebut telah diajukan dan mendapat persetujuan, meskipun menurut keterangannya surat dari pemerintah daerah belum turun.

Adanya perbedaan keterangan tersebut membuat status lahan dan dasar persetujuan pembangunan menjadi semakin penting untuk diperjelas melalui dokumen resmi.

Di satu sisi, Babinsa menyebut lokasi tersebut sebagai lahan Pemkab. Di sisi lain, Kepala Desa kini menyampaikan bahwa berdasarkan penelusurannya ke kantor Sekda, kawasan Danau Kembar tersebut disebut belum tercatat sebagai aset daerah maupun aset Dinas Pariwisata.

Dua keterangan tersebut tentu membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kaur melalui dokumen resmi mengenai status dan penguasaan lahan.

Status Sempadan Pantai Kembali Menjadi Sorotan

Persoalan sempadan pantai juga kembali menjadi perhatian. Apabila lokasi pembangunan memang berada di kawasan yang termasuk sempadan pantai, maka status dan batas kawasan tersebut perlu dipastikan berdasarkan data serta dokumen resmi pemerintah.

Hal ini menjadi semakin penting karena sebelumnya di lokasi tersebut ditemukan puluhan batang pohon yang diduga telah ditebang untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Media sebelumnya juga telah mempertanyakan dasar penebangan pohon, pihak yang memberikan persetujuan, status lahan, serta kesesuaian pembangunan dengan dokumen perencanaan dan RAB.

Dengan adanya keterangan terbaru dari Kepala Desa, pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang memberikan persetujuan pembangunan juga semakin mengemuka.

Jika pemerintah desa mengaku tidak pernah memberikan izin, sementara terdapat kegiatan pembangunan yang telah berjalan di lokasi, maka pihak yang memberikan dasar atau persetujuan pembangunan perlu memberikan penjelasan secara terbuka.

Pemkab Kaur Perlu Beri Penjelasan

Atas munculnya dua keterangan mengenai status lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur dinilai perlu memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas, yakni status hukum dan administrasi kawasan Danau Kembar, apakah kawasan tersebut tercatat sebagai aset pemerintah daerah, siapa pihak yang menguasai atau mengelola kawasan tersebut, serta dasar hukum pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lokasi.

Selain itu, perlu dijelaskan pula apakah telah terdapat persetujuan tertulis dari instansi yang berwenang, bagaimana dasar pemanfaatan lahannya, serta apakah penebangan pohon yang terjadi di lokasi telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan.

Media menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Seluruh keterangan yang muncul masih perlu diverifikasi dengan dokumen resmi dan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.

Namun, semakin banyaknya pertanyaan mengenai status lahan, izin pembangunan, penebangan pohon, serta adanya perbedaan keterangan antar-pihak membuat transparansi menjadi penting.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya di lapangan semestinya memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas Pariwisata, pihak pelaksana pembangunan, TNI, maupun instansi lain yang memiliki kewenangan terkait lokasi dan pembangunan tersebut.

Jika terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa pembangunan telah memperoleh persetujuan dan memiliki dasar pemanfaatan lahan yang sah, media siap memuat penjelasan tersebut secara proporsional sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.

Red/DdKoboy