Bengkulu Tengah swara-indonesia.com 26/06/2025— Praktik dugaan manipulasi administrasi kembali mencuat, kali ini menimpa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan honor perjalanan dinas (SPPD) yang disebut-sebut tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Informasi ini terungkap setelah beberapa wartawan bersama perwakilan lembaga swadaya masyarakat melakukan penelusuran atas adanya dokumen SPPD yang mencantumkan nama seseorang yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Salah satu narasumber bahkan mengaku diminta menandatangani laporan SPPD atas nama dirinya tanpa pernah mengikuti perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.
“Ada beberapa kegiatan yang saya sama sekali tidak ikut, tapi tiba-tiba nama saya tercantum dalam laporan SPPD. Saya dipanggil dan diminta tanda tangan laporan itu, ungkapnya.
Dugaan ini memunculkan reaksi keras dari sejumlah aktivis antikorupsi. Usnin, Sekretaris DPD LSM ANTARTIKA Provinsi Bengkulu, menyebut bahwa hal ini bisa menjadi indikasi adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai dinas. Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti pemalsuan tanda tangan guna mencairkan dana negara.
“Kalau sampai benar ada tanda tangan palsu untuk mencairkan dana, maka itu masuk ranah pidana. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kita patut menduga ada rekayasa laporan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,” tegas Usnin saat dimintai tanggapan.
Dugaan SPPD fiktif ini diduga melibatkan pejabat eselon III atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUPR. Hingga kini, pejabat yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi atau tanggapan atas tudingan yang beredar. Beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan awak media, namun belum mendapatkan respon resmi dari pihak yang diduga terlibat.
Praktik semacam ini, jika terbukti, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng kredibilitas lembaga pemerintahan di mata publik. LSM ANTARTIKA mendesak agar Aparat Penegak Hukum segera mengambil langkah investigatif dan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh laporan SPPD dalam satu tahun terakhir, khususnya di dinas teknis seperti PUPR yang menangani proyek-proyek bernilai puluhan milyar bahkan lebih.
Sejumlah pihak kini menanti tindak lanjut dari inspektorat daerah, BPKP, maupun aparat hukum seperti kejaksaan untuk menggali lebih dalam skema dan modus dugaan fiktif ini. Lembaga pelapor menyatakan siap menyerahkan dokumen dan bukti pendukung dalam waktu dekat untuk mendorong kasus ini ditangani secara tuntas.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas maupun Kepala Bidang yang disebut-sebut terlibat dalam dokumen bermasalah tersebut. Redaksi akan terus mengawal perkembangan ini dan menunggu langkah-langkah tegas dari pihak berwenang.
(Redaksi/Dedy Koboy)
