Breaking News

Home / News

Jumat, 26 September 2025 - 15:50 WIB

Revitalisasi SMPN 14 Bengkulu Diduga Sarat Penyimpangan, BPAN Siap Bawa ke Ranah Hukum

Bengkulu, swara-indonesia.com 26/09/2025-Proyek revitalisasi SMP Negeri 14 Kota Bengkulu yang menelan anggaran Rp788.000.000 dari bantuan pemerintah kini tengah menjadi perhatian serius. Sejak awal pengerjaan, indikasi penyimpangan sudah tampak jelas di lapangan.

Hasil penelusuran awak media memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi. Pondasi bangunan yang seharusnya memenuhi standar teknis hanya digali sedalam 25 cm, bahkan terdapat bagian yang sama sekali tidak digali. Kondisi ini diperparah dengan jarak cincin besi yang tidak konsisten, berkisar antara 17 cm hingga 25 cm, padahal dalam gambar perencanaan teknis sudah ditetapkan ukuran yang baku. Selain itu, pekerja tidak menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menunjukkan bahwa aspek keselamatan pun diabaikan.


Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah tidak membuahkan hasil. Kepala SMPN 14 Bengkulu mengatakan proyek ini berjalan dengan sesuai arahan kesultan dan proyek ini di awasi oleh pihak kejaksaan tegas kepsek,. Pihak sekolah hanya memberikan keterangan bahwa pertemuan harus dijadwalkan secara resmi, tanpa ada kejelasan kapan bisa dilakukan. Sikap tertutup ini semakin menambah kecurigaan publik.

Baca Juga  Diduga Sarat Mark-Up, Proyek Pembangunan Bak Penampung Air di Desa Lubuk Terentang Disorot Warga — Harapan Audit dari APH, Inspektorat, dan BPK Mencuat

Sejumlah warga sekitar menyatakan keprihatinannya. Mereka mengaku khawatir kualitas bangunan tidak akan bertahan lama jika dikerjakan dengan cara seperti itu. “Kalau pondasi saja dangkal, bangunan bisa cepat retak atau ambruk. Sayang sekali kalau dana sebesar itu tidak dipakai sebagaimana mestinya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) pun angkat bicara lantang. Mereka menilai proyek ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius pihak berwenang. “Kami melihat ada indikasi kuat penyimpangan dalam pengerjaan proyek revitalisasi SMPN 14 Bengkulu. Dana hampir 800 juta rupiah bukan jumlah kecil. Kami mendesak agar dilakukan audit menyeluruh. Jika nanti terbukti ada kecurangan, kami siap melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum,” BPAN Bengkulu.

Baca Juga  Orang Tua Siswa Keluhkan Biaya Seragam SMPN 5 Bengkulu Capai Rp1,3 Juta, Diduga Ada Pengaturan Penjahit

Desakan BPAN dianggap mewakili keresahan publik terhadap penggunaan dana pemerintah yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alih-alih memberikan bangunan sekolah yang kokoh dan layak, dugaan penyimpangan justru menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas pelaksana proyek.

Sejauh ini, pihak instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Namun, tekanan dari masyarakat dan organisasi pemuda dipastikan akan semakin kuat jika tidak ada langkah tegas untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut. Dengan nilai proyek yang cukup besar, publik berharap agar dana revitalisasi benar-benar dimanfaatkan sesuai aturan dan tujuan awalnya, yakni menyediakan fasilitas belajar yang aman, berkualitas, dan tahan lama bagi siswa SMPN 14 Bengkulu.

BPAN di ketuai oleh algapi mengatakan kepada awak media hal ini akan di laporkan ke pihak APH baik ke Kejati Bengkulu maupun Kejagung dan JAMWAS tegas algapi

Redaksi/Dedy Koboy

Share :

Baca Juga

News

Gubernur Bengkulu Dianggap Ancaman bagi Kebebasan Pers, AJI Bengkulu Bereaksi Keras

News

Diduga Tekan Media, Ketua PMO Bengkulu Utara Protes Usai Pemberitaan Kasus Kades Pagar Ruyung

News

IWO Rayakan HUT ke-13, Dorong Profesionalisme Wartawan Online di Era Digital

News

Lembaga Lentera RI AkanlaporkanDugaan Mark-Up Dana Desa kampung Bogor ke APH

News

Anggaran Jalan Bengkulu Naik Jadi Rp620 Miliar, Gubernur Helmi Hasan Tuai Apresiasi

News

Speedboat Bawa 23 Migran Tenggelam di Pantai Kuba, 2 Orang Tewas

News

Dugaan Mark-Up Dana Desa di Ujung Padang: Proyek Menguap, Lantera RI Akanlaporkan Ke APH

News

Dugaan Material Ilegal di Proyek Bendung Air Alas: Lentera RI Desak Penegakan Hukum, Konsultan Pengawas Dipertanyakan