Bengkulu Tengah, swara-indonesia.com 10/09/2025 – Aroma dugaan manipulasi data honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah mulai tercium. Sejumlah kejanggalan terkait proses kelulusan tenaga honorer P3K tahap II menimbulkan tanda tanya besar dan menuai sorotan publik.
Hasil penelusuran dan konfirmasi awak media menemukan fakta bahwa nama BS yang tercatat lulus seleksi P3K ternyata diragukan statusnya sebagai tenaga honorer di DLH. Sejumlah pegawai mengaku tidak pernah mengenal BS sebagai rekan kerja di dinas tersebut.
Sebaliknya, yang selama ini diketahui bekerja di DLH justru ayah kandung BS, yakni Marjohan. Informasi dari perangkat desa dan warga Desa Lubuk Unem memperkuat dugaan ini. Selain menjadi honorer di DLH, Marjohan juga masih menjabat sebagai perangkat desa di tempat tinggalnya.
Seorang warga berinisial “Yan” bahkan mengaku heran.
“Setahu kami, yang honor di DLH itu Pak Marjohan, bukan BS. Tapi anehnya, kok BS bisa ikut tes P3K di kuota Kecamatan Merigi Kelindang dan lulus tahap II? Padahal dia tidak pernah terlihat bekerja,” ungkapnya.
Ketika hal ini dikonfirmasi, Asisten II sekaligus Plt. Kepala DLH Bengkulu Tengah, Eka, menyatakan tidak mengetahui secara jelas status Marjohan. Ia mengakui bahwa SK atas nama BS memang ada, namun dalam praktiknya absensi harian ditandatangani oleh Marjohan.
“Kalau memang benar yang bekerja itu Pak Marjohan, kami tidak pernah tahu secara detail. SK BS memang ada, tapi soal absensi, itu yang menandatangani bukan dia,dan dia tidak tau karena itu tugas Kabag UP jelas Eka.
Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Ketua Lembaga BPAN, Algapi. Ia menilai ada indikasi kuat terjadinya praktik manipulasi data yang melibatkan oknum honorer dan pejabat DLH.
“Kalau BS tidak pernah masuk kerja, seharusnya SK-nya dicabut. Tapi faktanya malah diloloskan jadi P3K. Ini jelas ada yang tidak beres. Kami akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum,” tegas Algapi.
Kasus dugaan manipulasi data honorer ini menambah daftar panjang polemik rekrutmen P3K di daerah. Publik kini menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah maupun aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memastikan proses seleksi berjalan adil serta transparan.
Redaksi Dedy Koboy
