Bengkulu Tengah, swara-indonesia.com 12 Agustus 2025 – Proyek rehabilitasi gedung desa di Dusun III, Desa Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, tengah menjadi sorotan warga. Berdasarkan papan informasi resmi yang terpampang di lokasi, pekerjaan ini menggunakan anggaran sebesar Rp 40.825.000 yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan volume pekerjaan satu paket.
Meski demikian, hasil pembangunan yang terlihat di lapangan diduga tidak sebanding dengan jumlah dana yang dianggarkan. Kondisi fisik bangunan memunculkan dugaan adanya pembengkakan biaya atau mark up anggaran. Dugaan ini semakin menguat setelah beberapa warga menyampaikan komentar kritis terkait kualitas pekerjaan dan besaran biaya yang tertera.
Upaya awak media untuk memperoleh keterangan langsung dari pemerintah desa tidak membuahkan hasil. Kepala desa tidak berada di kantor, sementara salah seorang perangkat desa yang ditemui di lokasi hanya memberikan tanggapan singkat.
“Kalau dilihat dari fisiknya, sulit dipercaya bangunan itu menghabiskan dana sebesar itu. Tapi kami juga tidak tahu pasti,” ujarnya dengan nada hati-hati, sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi dari kepala desa maupun pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Sementara itu, warga berharap pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah atau aparat penegak hukum dapat segera turun memeriksa penggunaan Dana Desa ini.
Sejumlah aktivis pemerhati anggaran daerah menilai bahwa kasus seperti ini harus direspons dengan serius demi menjaga akuntabilitas Dana Desa.
“Transparansi dan keterbukaan informasi publik adalah kunci agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jika ada indikasi penyimpangan, harus segera diusut,” ujar salah seorang aktivis yang dimintai pendapatnya.
Proyek rehabilitasi gudang desa yang tercantum pada papan informasi tersebut sejatinya merupakan bagian dari program pembangunan desa untuk meningkatkan fasilitas publik. Namun, dugaan ketidaksesuaian antara dana dan hasil pekerjaan membuat warga mempertanyakan pelaksanaannya serta mendorong dilakukannya audit menyeluruh.
Redaksi/Dedy Koboy
