Revitalisasi SMPN 14 Bengkulu diduga sarat penyimpangan, BPAN siap bawa ke ranah hukum

Bengkulu, swara-indonesia.com 26/09/2025 – Proyek revitalisasi SMP Negeri 14 Kota Bengkulu yang menelan anggaran Rp788.000.000 dari bantuan pemerintah kini tengah menjadi perhatian serius. Sejak awal pengerjaan, indikasi penyimpangan sudah tampak jelas di lapangan.

Hasil penelusuran awak media memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi. Pondasi bangunan yang seharusnya memenuhi standar teknis hanya digali sedalam 25 cm, bahkan terdapat bagian yang sama sekali tidak digali. Kondisi ini diperparah dengan jarak cincin besi yang tidak konsisten, berkisar antara 17 cm hingga 25 cm, padahal dalam gambar perencanaan teknis sudah ditetapkan ukuran yang baku. Selain itu, pekerja tidak menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menunjukkan bahwa aspek keselamatan pun diabaikan.

Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah tidak membuahkan hasil. Kepala SMPN 14 Bengkulu mengatakan proyek ini berjalan dengan sesuai arahan kesultan dan proyek ini di awasi oleh pihak kejaksaan tegas kepsek,. Pihak sekolah hanya memberikan keterangan bahwa pertemuan harus dijadwalkan secara resmi, tanpa ada kejelasan kapan bisa dilakukan. Sikap tertutup ini semakin menambah kecurigaan publik.

Sejumlah warga sekitar menyatakan keprihatinannya. Mereka mengaku khawatir kualitas bangunan tidak akan bertahan lama jika dikerjakan dengan cara seperti itu. “Kalau pondasi saja dangkal, bangunan bisa cepat retak atau ambruk. Sayang sekali kalau dana sebesar itu tidak dipakai sebagaimana mestinya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) pun angkat bicara lantang. Mereka menilai proyek ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius pihak berwenang. “Kami melihat ada indikasi kuat penyimpangan dalam pengerjaan proyek revitalisasi SMPN 14 Bengkulu. Dana hampir 800 juta rupiah bukan jumlah kecil. Kami mendesak agar dilakukan audit menyeluruh. Jika nanti terbukti ada kecurangan, kami siap melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum,” BPAN Bengkulu.

Desakan BPAN dianggap mewakili keresahan publik terhadap penggunaan dana pemerintah yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alih-alih memberikan bangunan sekolah yang kokoh dan layak, dugaan penyimpangan justru menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas pelaksana proyek.

Sejauh ini, pihak instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Namun, tekanan dari masyarakat dan organisasi pemuda dipastikan akan semakin kuat jika tidak ada langkah tegas untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut. Dengan nilai proyek yang cukup besar, publik berharap agar dana revitalisasi benar-benar dimanfaatkan sesuai aturan dan tujuan awalnya, yakni menyediakan fasilitas belajar yang aman, berkualitas, dan tahan lama bagi siswa SMPN 14 Bengkulu.

BPAN di ketuai oleh algapi mengatakan kepada awak media hal ini akan di laporkan ke pihak APH baik ke Kejati Bengkulu maupun Kejagung dan JAMWAS tegas algapi

Redaksi/Dedy Koboy

Proyek Rabat Beton Desa Taba Lagan Disorot, Belum Rampung Sudah Retak

Bengkulu Tengah, swara-indonesia.com 24/09/2025 – Pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton di Dusun 3, Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, kembali menuai tanda tanya besar. Proyek yang menelan anggaran Rp261.289.000 dari Dana Desa Tahun 2025 itu kini disorot lantaran sejumlah kejanggalan di lapangan.

Investigasi sejumlah media bersama lembaga masyarakat menemukan fakta bahwa pengerjaan rabat beton sepanjang 365 meter tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Proses pengecoran hanya menggunakan batu krokos, semen, dan air, tanpa tambahan pasir sebagai campuran utama. Padahal pasir sangat penting untuk menghasilkan beton dengan mutu standar K-175.

Material yang digunakan tampak seadanya, bahkan sebagian coran menunjukkan kondisi berpori. Lebih memprihatinkan lagi, hasil pengecoran di beberapa titik sudah mengalami retakan meski proyek ini belum sepenuhnya selesai. Kondisi tersebut menandakan kualitas pengerjaan yang lemah dan berpotensi cepat rusak setelah digunakan masyarakat.

Sekretaris DPD LSM ANTARTIKA Provinsi Bengkulu, Usnin, menegaskan bahwa penggunaan material tanpa pasir hanya akan menghasilkan beton keropos. “Kekuatan strukturalnya sangat rendah. Kalau belum selesai saja sudah retak, bagaimana nanti setelah jalan ini digunakan?” ujarnya dengan nada kecewa.

Selain mutu beton yang dipertanyakan, harga per kubikasi rabat beton yang tercatat lebih dari Rp1,5 juta juga menimbulkan dugaan mark-up anggaran. Biaya tersebut dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan dengan harga standar, terlebih material yang digunakan bukan batu split 2/3 melainkan batu krokos yang kualitasnya lebih rendah.

Masyarakat Desa Taba Lagan pun khawatir jalan yang seharusnya menjadi akses vital justru tidak akan bertahan lama. Mereka menuntut transparansi sekaligus meminta instansi terkait mulai dari pendamping desa, kecamatan, hingga Dinas PMD turun langsung melakukan pemeriksaan.

Kasus ini semakin mempertegas pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa agar benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan menjadi celah bagi praktik penyimpangan.

Redaksi/Dedy Koboy

Proyek Revitalisasi SMPN 6 Bengkulu Tengah Disorot, Dugaan Mark Up dan Pekerjaan Asal Jadi Mengemuka

Bengkulu Tengah, swara-indonesia.com 18/09/2025- Proyek revitalisasi SMP Negeri 6 Bengkulu Tengah dengan anggaran Rp272.790.000 dari APBN Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan mark up dana dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis.

Di lokasi pembangunan, pemasangan cincin besi ditemukan berjarak 32 cm, berbeda dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pekerjaan pengecoran semen pun dilakukan tanpa menggunakan molen, hanya secara manual, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan. Tidak hanya itu, kerangka besi yang digunakan diduga bukan berstandar SNI, semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan.

Minimnya pengawasan dari pihak berwenang juga menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai, lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya praktik manipulasi anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan mutu pembangunan fasilitas pendidikan.

Saat awak media mencoba meminta klarifikasi, pimpinan yang disebut bertanggung jawab atas proyek revitalisasi tidak dapat ditemui. Dari keterangan narasumber, yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas ke Bengkulu Utara. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan penyimpangan tersebut.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pendidikan di daerah, terutama yang menggunakan dana negara dengan nilai ratusan juta rupiah.

Redaksi/Dedy Koboy

LSM Minta Kapolda Evaluasi Kapolres Bengkulu Tengah, Ini Masalahnya

Bengkulu, swara-indonesia.com 14/09/2025- Sekretaris LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bengkulu, Aurego Jaya, mendesak Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, mengevaluasi kinerja Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Totok Handoyo, S.I.K., karena dianggap tidak peka dalam merespon potensi konflik sosial antara masyarakat dan PT Riau Agrindo Agung (RAA) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Kita melihat Kapolres terkesan melakukan pembiaran konflik antara masyarakat dan PT RAA, seharusnya, Kapolres peka dengan memanggil para pihak untuk dimediasi guna mencari jalan terbaik,” ungkap Aurego dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Aurego menyampaikan, pihaknya memantau dari awal munculnya gejolak sosial antara sekelompok masyarakat dengan PT RAA. Terbaru, bahkan muncul laporan dari PT RAA ke penegak hukum, dan juga adanya aktifitas masyarakat yang memortal (menutup) akses menuju perkebunan PT RAA di Bengkulu Tengah.

Penutupan akses tersebut dilakukan pada Selasa (9/9/2025) lalu, di Desa Bang Haji dan Desa Pematang Tiga yang merupakan pintu utama masuk ke area perkebunan PT RAA.

“Jika konflik ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi bentrokan dan aksi anarkis, maka kita meminta Kapolda mengevaluasi kinerja Kapolres Bengkulu Tengah,” pungkas Aurego.

Sementara itu, manajemen PT RAA, Ismi Beby Lestari Harahap mengatakan, dengan adanya pemortalan tersebut, tentunya mengganggu aktifitas PT RAA.

“PT RAA ini memiliki karyawan dan juga legalitas hukum yang jelas, jadi kita meminta penegak hukum tegas menyikapi ini. Apalagi jalan yang diportal adalah jalan umum,” ungkap Ismi Bebi Lestari Harahap saat dikonfirmasi.

Ismi Bebi juga menyayangkang aksi pemortalan tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan juga oleh masyarakat umum.

“Kami masih mempelajari yang terjadi di lapangan. Tentunya akibat pemortalan ini, karyawan perusahaan yang juga masyarakat setempat resah dan operasional perusahaan terganggu, salah satunya dalam proses pengangkutan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan PT RAA,” ujarnya lagi.

Sementara terkait legalitas PT RAA, pihaknya membantah PT RAA beraktifitas tanpa izin.

“Mana mungkin kami berani beraktifitas tanpa izin, kami ini bayar pajak dan kehadiran PT RAA ini juga menyerap tenaga kerja lokal, juga bentuk investasi di Bengkulu,” pungkasnya.

Adapun, gejolak sosial tersebut muncul lantaran adanya sekelompok warga yang mempertanyakan legalitas PT RAA yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Perwakilan warga juga sebelumnya mendatangi Komisi I DPRD Bengkulu Tengah dan Kementerian ATR/BPN RI guna mempertanyakan legalitas PT RAA.

Namun pihak DPRD Bengkulu Tengah mengaku masih mempelajari legalitas PT RAA.

Redaksi/Dedy Koboy

Terungkap! Dugaan Manipulasi Data P3K Dan OPD di DLH Bengkulu Tengah, Nama Honorer Misterius Lolos Seleksi

Bengkulu Tengah, swara-indonesia.com 10/09/2025 – Aroma dugaan manipulasi data honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah mulai tercium. Sejumlah kejanggalan terkait proses kelulusan tenaga honorer P3K tahap II menimbulkan tanda tanya besar dan menuai sorotan publik.

Hasil penelusuran dan konfirmasi awak media menemukan fakta bahwa nama BS yang tercatat lulus seleksi P3K ternyata diragukan statusnya sebagai tenaga honorer di DLH. Sejumlah pegawai mengaku tidak pernah mengenal BS sebagai rekan kerja di dinas tersebut.

Sebaliknya, yang selama ini diketahui bekerja di DLH justru ayah kandung BS, yakni Marjohan. Informasi dari perangkat desa dan warga Desa Lubuk Unem memperkuat dugaan ini. Selain menjadi honorer di DLH, Marjohan juga masih menjabat sebagai perangkat desa di tempat tinggalnya.

Seorang warga berinisial “Yan” bahkan mengaku heran.
“Setahu kami, yang honor di DLH itu Pak Marjohan, bukan BS. Tapi anehnya, kok BS bisa ikut tes P3K di kuota Kecamatan Merigi Kelindang dan lulus tahap II? Padahal dia tidak pernah terlihat bekerja,” ungkapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi, Asisten II sekaligus Plt. Kepala DLH Bengkulu Tengah, Eka, menyatakan tidak mengetahui secara jelas status Marjohan. Ia mengakui bahwa SK atas nama BS memang ada, namun dalam praktiknya absensi harian ditandatangani oleh Marjohan.
“Kalau memang benar yang bekerja itu Pak Marjohan, kami tidak pernah tahu secara detail. SK BS memang ada, tapi soal absensi, itu yang menandatangani bukan dia,dan dia tidak tau karena itu tugas Kabag UP jelas Eka.

Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Ketua Lembaga BPAN, Algapi. Ia menilai ada indikasi kuat terjadinya praktik manipulasi data yang melibatkan oknum honorer dan pejabat DLH.
“Kalau BS tidak pernah masuk kerja, seharusnya SK-nya dicabut. Tapi faktanya malah diloloskan jadi P3K. Ini jelas ada yang tidak beres. Kami akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum,” tegas Algapi.

Kasus dugaan manipulasi data honorer ini menambah daftar panjang polemik rekrutmen P3K di daerah. Publik kini menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah maupun aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memastikan proses seleksi berjalan adil serta transparan.

Redaksi Dedy Koboy

Anggaran Jalan Bengkulu Naik Jadi Rp620 Miliar, Gubernur Helmi Hasan Tuai Apresiasi

BENGKULU, swara-indonesia.com  01/09/2025– Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu mendapat angin segar. Jika pada tahun-tahun sebelumnya anggaran perbaikan jalan hanya berkisar Rp10 miliar, kini pemerintah provinsi berhasil melipatgandakannya menjadi Rp620 miliar. Lompatan signifikan ini menjadi bukti nyata keseriusan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam memajukan pembangunan daerah.

Alokasi anggaran tersebut terbagi di berbagai kabupaten/kota. Kabupaten Rejang Lebong menerima Rp115,82 miliar, Bengkulu Tengah Rp184,21 miliar, Bengkulu Utara Rp40,54 miliar, dan Mukomuko Rp1,2 miliar. Selain itu, Kaur mendapatkan Rp12,95 miliar, Kota Bengkulu Rp36 miliar, Seluma Rp97 miliar, Kepahiang Rp33 miliar, serta Lebong Rp71 miliar.

Lonjakan anggaran yang fantastis ini tidak lepas dari kepemimpinan Helmi Hasan yang dikenal visioner dan berkomitmen kuat pada pembangunan berkeadilan. Di bawah arahannya, pemerintah provinsi menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran difokuskan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Masyarakat menilai langkah Helmi Hasan patut diapresiasi. Bagi mereka, perhatian besar gubernur terhadap infrastruktur adalah wujud nyata kepemimpinan yang merakyat. Dengan adanya peningkatan alokasi dana ini, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin lancar, distribusi barang dan jasa lebih mudah, serta pertumbuhan ekonomi daerah bisa melesat lebih cepat.

Helmi Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek, melainkan fondasi penting bagi masa depan Bengkulu. “Insya Allah, dengan kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kita bisa menghadirkan jalan yang lebih baik bagi rakyat Bengkulu,” ujarnya dalam kesempatan pertemuan bersama kepala daerah.

Dengan langkah berani ini, Gubernur Helmi Hasan tidak hanya berhasil memperjuangkan anggaran yang lebih besar, tetapi juga meneguhkan posisinya sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Redaksi/Dedy Koboy