Dugaan Mark Up Dana Desa Tirta Mulya Membesar, BPAN: Banyak Anggaran Tak Masuk Akal, Akan Dilaporkan ke APH

Muko-Muko, Bengkulu swara-indonesia.com 13/07/2025— Aroma tak sedap tercium dari pengelolaan Dana Desa Tirta Mulya, Kecamatan manjunto, Kabupaten Muko-Muko. Badan Pengawas Aset Negara (BPAN) menyoroti sejumlah pengeluaran dalam APBDes tahun 2023 dan 2024 yang dinilai janggal dan berulang, memunculkan dugaan kuat adanya praktik mark up anggaran secara sistematis.

Tahun 2023, Desa Tirta Mulya yang saat itu masih berstatus desa berkembang mengelola total anggaran hampir Rp788 juta. Namun, dari rincian belanja yang berhasil dihimpun, perhatian tertuju pada kegiatan jalan usaha tani yang menelan biaya luar biasa besar — Rp69.450.000, Rp126.960.000, Rp151.930.000, dan Rp82.980.000 — total lebih dari Rp431 juta, atau lebih dari setengah dari pagu anggaran tahun itu.

Meski menelan anggaran besar, kondisi fisik proyek di lapangan dipertanyakan. Beberapa warga menyebut, pengerjaan jalan tersebut tidak merata dan hanya menyentuh sebagian kecil wilayah, bahkan terkesan hanya “tempelan”.

Selain itu, terdapat belanja ganda dan tumpang tindih pada pos pembangunan Polindes, Posyandu, serta insentif kader kesehatan dan kader posyandu. Nilainya bervariasi — dari Rp10 juta hingga Rp42 juta — namun efektivitas dan pelaporannya minim transparansi. Tak kalah mengherankan, program “keadaan mendesak” juga menghabiskan dana Rp79.200.000, namun tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Tahun 2024, ketika status desa naik menjadi desa maju, pola belanja mencurigakan tetap berlanjut. Hanya untuk pengerasan jalan usaha tani, empat paket proyek kembali muncul dengan nilai total nyaris Rp500 juta. Beberapa dokumen menyebut “pengerasan jalan” namun tidak merinci panjang, lokasi, atau hasil kegiatan secara konkret. Selain itu, belanja insentif kader, LPJ APBDes, dan pelatihan perangkat desa juga muncul dalam nominal yang tidak proporsional.

BPAN menyatakan akan segera membawa kasus ini ke ranah hukum. “Ini bukan sekadar salah input atau kelalaian administratif. Polanya konsisten, nilai-nilainya membengkak, dan pelaporannya sangat minim. Ini patut diduga sebagai praktik mark up yang tersusun. Kami akan segera melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar salah satu perwakilan BPAN wilayah Bengkulu.

BPAN juga mengkritisi lemahnya pengawasan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten, yang seharusnya mampu mencegah anggaran rakyat di desa disalahgunakan. Publik diminta ikut mengawal agar dana yang seharusnya menyejahterakan, tidak justru menjadi alat bancakan segelintir oknum.

Hingga berita ini dipublikasikan, pemerintah Desa Tirta Mulya belum memberikan klarifikasi resmi, meskipun permintaan konfirmasi telah diajukan secara terbuka.

(Redaksi / Dedy Koboy)

Ketum OMBB Desak Presiden Prabowo dan Kapolri Tindak Dugaan Sekongkol Kades dan Polres Mukomuko

Bengkulu,Muko-muko swara-indonesia.com 13/07/2025 – Pernyataan tegas disampaikan Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, terkait penangkapan Ketua Umum Forum Komunikasi LSM dan Pers Provinsi Bengkulu berinisial AG oleh pihak Polres Kabupaten Mukomuko dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan dan menegakkan hukum secara adil.

M. Diamin menyampaikan kekecewaannya atas tindakan aparat penegak hukum yang dinilai hanya memproses satu pihak. Ia menyebutkan bahwa AG ditangkap dalam kasus dugaan suap, namun pihak pemberi yang diduga adalah kepala desa di salah satu desa di Mukomuko tidak turut diproses secara hukum. Ia mempertanyakan integritas proses hukum yang berjalan dan menilai adanya ketimpangan dalam penegakan keadilan.

Dalam pernyataannya, M. Diamin menegaskan bahwa jika benar terjadi tindak pidana suap, maka baik pemberi maupun penerima harus sama-sama diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia menilai bahwa ketidakseimbangan penanganan perkara ini bisa menimbulkan dugaan adanya persekongkolan antara oknum aparat dan kepala desa.

Ia juga menambahkan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 dalam UU Tipikor jelas mengatur bahwa pemberi suap dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam kasus ini, pihak pemberi tidak mendapatkan perlakuan hukum yang sama, sehingga memunculkan keraguan atas keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kritik tajam pun dilontarkan terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum mulai terkikis akibat adanya dugaan ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses penegakan hukum.

Melalui pernyataan ini, M. Diamin berharap Presiden dan Kapolri dapat segera turun tangan untuk meninjau ulang kasus yang menimpa AG dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Redaksi: Dedy Koboy